BERITABERSATU.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat fungsi legislasi daerah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Rakornas ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Andi Juman, serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Andi Zaenal Iskandar. Keikutsertaan kedua pimpinan ini menjadi sinyal pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang efektif.
Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri yang menegaskan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah untuk mendukung Asta Cita. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan tata kelola pemerintahan yang efisien.
Dalam pernyataannya, Andi Juman menjelaskan bahwa kehadiran DPRD Sinjai dalam Rakornas adalah langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah di Sinjai selaras dengan kebijakan nasional. “Kami ingin memastikan produk hukum daerah di Sinjai tidak hanya patuh pada regulasi pusat, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakornas ini tidak hanya diisi dengan diskusi panel, tetapi juga beragam kegiatan lain, seperti Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah, penandatanganan komitmen kepatuhan, serta talkshow nasional yang menghadirkan Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi, Ketua Kadin, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Selain itu, peserta juga dapat mengunjungi pameran UMKM dan ekonomi kreatif serta menyaksikan penyerahan penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah.
Dengan kehadiran pimpinan DPRD Sinjai dalam acara berskala nasional ini, diharapkan tata kelola hukum daerah yang berdaya saing dapat terwujud lebih cepat. Momen ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. (Adv)
