Banjarnegara, Beritabersatu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, menyatukan langkah lintas sektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2025.
Kegiatan bertajuk Advokasi Kebijakan dan Komitmen Bersama Sektoral ini berlangsung di Pendopo Dipayudha, Senin (4/8), dengan dihadiri Bupati Banjarnegara, Ketua DPRD, Sekda, unsur TNI-Polri, camat se-Kabupaten Banjarnegara dan lainya.
Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab untuk mewujudkan “Banjarnegara Maju dan Sejahtera”. Namun, tantangan ini tak mudah mengingat angka prevalensi stunting masih berada di angka 17,08% pada 2024, hanya turun tipis 0,42% dari tahun 2023 yang berada di 17,50%.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan bahwa capaian penurunan stunting saat ini masih jauh dari harapan. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, penurunan angka stunting harus bisa lebih tajam dan terukur di tahun 2025.
“Upaya kita luar biasa, inovasinya juga luar biasa, tapi penurunan stunting tahun lalu hanya 0,42 persen. Harapan saya di tahun 2025 harus ada lompatan yang signifikan,” ujarnya Amalia.
Bupati Amalia juga menyoroti forum-forum diskusi yang bersifat seremonial yang menurutnya terlalu sering dilakukan.
“Kalau bicara stunting, saya seperti ‘nguyai segera’ karena ini forum yang kesekian kalinya. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai diskusi. Harus lebih banyak aksi nyata ke lapangan,” tegasnya.
Menurut Amalia, Banjarnegara sudah memiliki kapasitas dan perangkat yang memadai. Tinggal bagaimana kebijakan dan program benar-benar menyentuh sasaran.
“Kita tidak perlu pegang semuanya, cukup fokus pada beberapa elemen penting yang benar-benar dilaksanakan. Kita butuh eksekusi, bukan teori lagi,” katanya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, S.E., mengingatkan agar seluruh program yang dirancang pemerintah tidak hanya dinilai dari pelaporan administratif, tapi harus memiliki dampak nyata terhadap penurunan stunting.
Kita mendukung penuh semua program. Tapi harus kita pastikan bahwa program itu ada parameternya. Jangan hanya program-program aman yang terlihat sukses di laporan, tapi tidak menyelesaikan substansi persoalan di lapangan,” katanya.
Anas menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan output. Ia menyebut bahwa terlalu sering program dibuat sekadar untuk memenuhi target presentase, bukan solusi.
“Seringkali program-program yang dilaporkan berjalan 100 persen, tapi di masyarakat tidak ada perubahan berarti. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Lebih jauh, Anas juga menyinggung aspek sosial dan psikologis dari stunting. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintah, untuk memiliki empati yang lebih tinggi kepada masyarakat bawah.
“Saya menyebut ini sebagai stunting sosial dan psikologis. Kita yang berada di kelompok menengah ke atas jangan sampai bersikap merasa lebih, ketika turun ke masyarakat. Perilaku kita memengaruhi penerimaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Anas, keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan hubungan antara petugas dan warga.
“Kita hidup dibiayai masyarakat. Maka kita punya tanggung jawab moral untuk bersikap sederhana, tidak memamerkan status, dan menumbuhkan kepercayaan. Kalau kita datang dengan sikap tinggi hati, masyarakat justru menjauh,” katanya.
Langkah ke Depan: Strategi Terfokus dan Pendekatan Humanis
Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk mengubah pendekatan dalam menangani stunting, bukan lagi pendekatan makro atau hanya simbolik, tetapi intervensi mikro yang menyasar langsung anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.
Bupati Amalia menegaskan, penurunan stunting harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia, bukan sekadar program kerja tahunan.
“Saya ingin Banjarnegara bukan hanya dikenal inovatif, tapi juga konkret hasilnya. Angka stunting harus benar-benar turun tajam, bukan basa-basi,” ungkapnya.
Penulis : Arief Ferdianto
