BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Kondisi Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi sorotan tajam seiring meningkatnya sedimentasi yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Persoalan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampak terhadap keamanan bendungan, terutama bagi wilayah hilir di sepanjang Sungai Serayu.
Bendungan yang diresmikan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada 1989 itu selama ini memiliki fungsi strategis sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendali banjir, serta penyedia air irigasi bagi sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Namun, akumulasi sedimen yang terus bertambah dinilai berpotensi mengurangi kapasitas tampung air di waduk secara signifikan.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabuapten Banjarnegara, Junaedi, mengungkapkan bahwa kondisi sedimentasi di bendungan tersebut saat ini sudah mencapai titik kritis.
Menurut dia, pembangunan yang awalnya diproyeksikan memiliki masa hingga puluhan tahun kini menyusut drastis. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan jiwa manusia.
“Jika tanggul terbesar di Asia Tenggara ini jebol, air bah diperkirakan akan menyapu bersih area dalam radius satu kilometer dari bibir sungai, menerjang pemukiman padat penduduk mulai dari Banjarnegara bagian barat, Purbalingga, Banyumas, hingga bermuara di Cilacap,” ungkap Junaedi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui BPBD telah mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan skema mud section pump ke pemerintah pusat, sebuah metode penyedotan lumpur melalui pipa-pipa raksasa menuju area pembuangan (dumping area) yang telah disiapkan seluas 154 hektar.
Langkah ini dinilai lebih efektif dan minim polusi dibandingkan pengerukan konvensional yang mengandalkan ribuan truk. Namun, proyek ini membutuhkan anggaran besar serta sinergi kuat antar Kabupaten terdampak.
“Kami dari BPBD bahkan telah menjalin komunikasi dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk memastikan proposal mitigasi ini menjadi prioritas nasional,” katanya.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Banjarnegara, Khayatul Makki (Gus Khayat), menilai persoalan sedimentasi tidak bisa dipandang sebagai masalah sepeleh, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan masyarakat.
“Dengan usia bendungan yang sudah lebih dari 30 tahun, seharusnya ada evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap sedimentasi yang terjadi,” ujarnya saat ditemui, Minggu (3/5/2026).
Ia juga mempertanyakan pernyataan pihak pengelola bendungan yang menyebut masih dalam kondisi aman. Menurutnya, diperlukan transparansi terkait parameter keamanan yang digunakan.
“Kalau disebut masih aman-aman saja, harus dijelaskan berdasarkan parameter apa? Masyarakat berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Khayatul turut menyoroti pentingnya sensitivitas sosial dari pihak pengelola, termasuk manajemen Indonesia Power. Ia menilai pengelolaan bendungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut dia, masyarakat di Banjarnegara dan wilayah hilir Sungai Serayu memiliki keterikatan sosial yang kuat, sehingga potensi risiko harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.
“Ini bukan sekadar infrastruktur. Ada aspek kemanusiaan, ekonomi, dan sosial yang harus dipertimbangkan secara serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan sedimentasi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara material yang masuk dari hulu dengan upaya pengendaliannya. Jika tidak ditangani secara sistematis, kapasitas efektif waduk dikhawatirkan terus menurun.
Karena itu, Khayatul mendorong adanya langkah terpadu yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah (wilayah terdampak), pemerintah pusat, pengelola bendungan, serta para ahli untuk merumuskan solusi jangka panjang.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada sinergi antar kepala daerah dan instansi terkait agar solusi yang diambil benar-benar efektif,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola bendungan terkait kondisi terkini sedimentasi maupun langkah penanganan jangka panjang yang akan dilakukan.
Sejumlah pihak berharap, dengan meningkatnya perhatian terhadap kondisi Waduk Mrica, pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan terukur guna memastikan keamanan infrastruktur serta keselamatan masyarakat di sepanjang aliran Sungai Serayu.
(arf/fer)
