SINJAI — Pemerintah Daerah (Pemkab) Sinjai hari ini melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman program perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Sinjai bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sinjai, Jumat (2/2/2018).
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Sinjai Tanassang yang dihadiri oleh Kepala BPJS Cabang Bone Fahrul Rozi, Bupati Sinjai Sabirin Yahya, Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar, Asisten, dan SKPD.
Bupati Sinjai Sabirin Yahya mengatakan adanya MOU ini berdasar dari Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah dapat menampung seluruh masyarakatnya jadi kebijakan dari pusat.
“Bulan ini belum kita berlakukan karena nanti setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tentu kita akan mendata masyarakat yang secara keseluruhan dengan pendataan dari Desa maupun kelurahan, kesehatan gratis ini memang merupakan visi misi kami yang dimuat dalam RPJMD sehingga beberapa pengurusan pengurusan, barulah ada peluang saat ini untuk kita berlakukan kembali,” Katanya.
Menurutnya, kenapa pemerintah daerah melakukan baru sekarang, karena Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dikeluarkan pada tanggal 23 November 2017 dan Permendagri Nomor 134 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017, sedangkan APBD pokok kita setujui bersama dengan DPRD Kabupaten Sinjai pada bulan November 2017 lalu.
“Jadi duluan penetapan APBD, sehingga program ini memang tidak bisa masuk atau tidak bisa diakomodir pada APBD pokok tahun 2018, oleh karena itu kita ingin jalankan program ini tetapi belum disiapkan anggaran pada APBD pokok sehingga kita menyurat DPRD Kabupaten Sinjai meminta persetujuan anggota dewan yang terhormat untuk menjalankan program ini dengan menyiapkan anggaran pada APBD perubahan tahun 2018,” Beber Sabirin.
Selanjutnya permintaan persetujuan ini didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009, tentang petunjuk teknis tata kerja daerah disebutkan pada pasal 8 ayat 2 yang berbunyi kerjasama daerah yang yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari DPRD DPRD Sinjai untuk dibahas, di anggaran perubahan mendatang akan dianggarkan.
“Saya kira sudah pernah kita lakukan ini 2 tahun setengah lebih dan sudah kita rasakan itu hanya dengan KK dan KTP sudah dapat pelayanan tapi kita terganjal dengan undang-undang BPJS sehingga sekarang ini kan ada peluang mudah-mudahan nanti hasil pendataan ini segera dilaksanakan setiap bulannya sampai kepala desa untuk pendataan untuk nantinya bisa masuk pada data di BPJS. sekarang sudah menjadi 74 sekian persen yang ditunggu nanti BPJS 95% jadi sisa 20%. ketika ini sudah masuk datanya langsung gratis semua ke Masyarakat, saya tegaskan ini bukan program baru,” Ujarnya.
Editor : Supardi
