SINJAI, BB — Komisi II DPRD Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindaklanjut adanya aspirasi terkait permasalahan Budidaya Tanaman Porang, bertempat di Ruang Rapat Komisi, Rabu (01/03/2023)
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Ambo Tuwo dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sabir, para Anggota Komisi II DPRD Andi Zaenal Iskandar, Rustan, Andi Abrachman, Hj. Kusmawati dan Ardiansyah.
Ketua Komisi II DPRD Sinjai Ambo Tuwo menyampaikan permasalahan yang terjadi pada para petani porang yang gagal panen.
Disampaikan alasan para petani porang gagal panen dikarenakan bibit yang di beli dari PT. Al Fatih semuanya gagal.
“Saat bibit datang sudah dikomplain karena kondisi bibit sudah lembek namun koordinator PT. Al Fatih mengatakan itu sedang proses karena sudah disuntik obat tapi sampai satu bulan tidak ada tumbuh dan ternyata bibit hancur,” ucapnya.
Ambo Tuwo juga menyampaikan bahwa RDP ini digelar untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi disamping itu masyarakat berharap Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dapat memfasilitasi petani terhadap apa yang sedang terjadi, apalagi sebelum masyarakat melakukan penanaman ada sosialisasi yang dilakukan.
Sementara itu, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kamaruddin Samma mengungkapkan bahwa
dalam sosialisasi disampaikan bahwa porang sangat refrensif untuk pengembangannya sehingga pihak kementerian pertanian memberikan kemudahan atau kredit.
“Untuk pengadaan sarana prasarana tanaman porang dan yang diberikan kepada petani itu biaya pengelolaan lahan,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Andi Zaenal Iskandar mengatakan bahwa sebagai bagian unsur Pemerintah tetap mengkoordinir melakukan koordinasi agar masyarakat tidak menjadi korban.
“Kepada OPD terkait agar berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan harus mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi agar masyarakat tidak menjadi korban,” jelasnya.
Diakhir rapat, Ketua Komsi II DPRD Ambo Tuwo, mengambil kesimpulan bahwa kembali akan mengundang PT. Al Fatih untuk mendengarkan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi sesuai mekanisme yang ada.
Komisi II DPRD juga meminta kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan agar melakukan koordinasi ke Kementerian begitupun dengan pihak BRI karena kondisi yang urgent bagi petani porang. (Adv)
