Beritabersatu.com, Blitar – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menerima hearing atau audiensi dari Forum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Blitar di ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar.
Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, H. Lutfi Aziz didampingi anggota Komisi II lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar serta perwakilan Forum KDMP dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Blitar.
Program KDMP sendiri merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dan kelurahan.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam hearing tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Blitar agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai regulasi, memperhatikan tata kelola kelembagaan koperasi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut H. Lutfi Aziz, hearing bersama Forum KDMP se-Kabupaten Blitar dihadiri hampir 50 perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.
“Hearing dengan Forum KDMP se-Kabupaten Blitar ini, bahkan tadi setiap kecamatan mengirimkan dua delegasi atau perwakilan. Ada hampir 50 perwakilan yang hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD sebagai lembaga penerima aspirasi dan fungsi pengawasan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan forum KDMP guna mencari solusi terbaik sesuai regulasi dan kewenangan yang ada.
“Tentunya kita sebagai penerima aspirasi dan juga sebagai fungsi pengawasan mesti menindaklanjuti. Kita akan carikan solusi terbaik sesuai regulasi dan tupoksi yang ada. Keluhan permasalahan ini masih berproses dan dalam setiap proses pasti ada kegalauan, kurang informasi, kurang komunikasi, regulasi yang belum jelas, terlebih statement di media sosial kadang belum mencerminkan aturan yang ada. Itu yang menjadikan kegalauan dari fungsi koperasi di Kabupaten Blitar,” jelasnya.
Dalam hearing tersebut, lanjut Lutfi, seluruh pihak baik pemerintah daerah, DPRD, maupun pengurus koperasi memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan program KDMP demi penguatan ekonomi masyarakat.
“Dalam hearing ini hadir juga Dinas Koperasi. Dalam suasana kekeluargaan tentu kita sama-sama, baik pemerintah daerah, ketua koperasi, maupun DPRD sepakat program ini disukseskan. Semua aspirasi akan kita terima dan sampaikan kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Blitar juga menegaskan DPRD menjalankan fungsi pengawasan, fasilitasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat secara terbuka dan objektif.
Seluruh aspirasi yang masuk akan ditelaah serta dikoordinasikan bersama pihak terkait guna mencari solusi yang baik dan kondusif.
Melalui forum hearing ini diharapkan tercipta komunikasi yang baik antara masyarakat, pelaku koperasi, pemerintah daerah, dan DPRD sehingga program strategis yang dijalankan dapat selaras dengan aturan, menjaga kemandirian koperasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar secara berkelanjutan. (Zan)
