BERITABERSATU.COM—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Golkar, Aris Ismail memastikan siap dan setuju jika tunjangan dan fasilitas sebagai anggota DPRD di evaluasi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Partai Golkar kepada kepengurusan dan kader-kadernya di tingkat pusat hingga daerah, menyusul aksi anarkis yang meluas di berbagai wilayah di Indonesia pada Jumat malam, 29 Agustus 2025.
“Kami mengikuti arahan partai, dan kami pun siap dievaluasi serta direvisi fasilitas kami jika di pandang berlebihan,” kata Aris Ismail, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Sala satunya terkait tunjangan perumahan yang diterima para anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang kini tengah jadi sorotan.
“Ini momentum terbaik untuk merefleksikan diri. Apa yang diinginkan masyarakat kita tampung karena kita adalah wakil rakyat,” ujarnya.
“Kami dari Fraksi Golkar berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPRD Pemalang sah-sah saja. Itu juga bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Terkait adanya aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin 1 September 2025 nanti, Aris Ismail berpesan agar menjaga kondusifitas.
“Kantor DPRD rumah rakyat juga, biar tau masyarakat langsung kinerja kita sebagai wakil rakyat yang penting jangan sampe anarkis,” tandasnya.
Sebagai informasi, Partai Golkar kini mengeluarkan maklumat kepada kepengurusan dan kader-kadernya di tingkat pusat hingga daerah, menyusul aksi anarkis yang meluas di berbagai wilayah di Indonesia pada Jumat malam, 30 Agustus 2025.
Isi dalam maklumat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji itu diunggah oleh Politisi Partai Golkar Nurul Arifin melalui akun Instagram pribadinya, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
“Seruan kepada seluruh fraksi Partai Golkar RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kita adalah wakil rakyat,” begitu maklumat Partai Golkar yang disampaikan M. Sarmuji.
Selain itu, dalam pernyataannya tersebut Sarmuji juga menyampaikan imbauan agar diperhatikan jajaran pengurus dan juga kader Partai Golkar yang menjabat Anggota DPR RI, serta Anggota DPRD dan Kabupaten/Kota.
“Wakil rakyat jangan berjarak dengan rakyatnya yang diwakilinya, ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan, peka terhadap kebutuhan rakyat dan anti pamer,” urainya.
Lebih lanjut, Sarmuji memastikan partai berlogo pohon beringin tidak akan menghalangi proses pemeriksaan oleh masyarakat maupun institusi terkait, pasca Aksi besar-besaran terkait kenaikan tunjangan rumah anggota DPR.
“Fraksi Partai Golkar siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya,” demikian penyampaian Sarmuji.(*)
