BERITABERSATU.COM, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone resmi membatalkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebelumnya berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keputusan ini diambil menyusul arahan pemerintah pusat serta merespons gelombang protes dari masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bone, Andi Saharuddin, mengonfirmasi pembatalan tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam (19/8/2025). Ia menyebut bahwa penyesuaian zona nilai tanah sebesar 65 persen—yang sempat memicu lonjakan pendapatan PBB-P2 dari Rp30 miliar (2024) menjadi Rp50 miliar (2025)—akan ditinjau ulang secara menyeluruh.
“Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, maka penyesuaian ini kami tunda dan akan dikaji ulang. Kami juga akan melakukan evaluasi total karena ini merupakan temuan dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Andi Saharuddin.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh ketetapan PBB akan dikembalikan ke Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lama. Sementara itu, untuk masyarakat yang telah membayar pajak berdasarkan ketetapan baru, pemerintah akan melakukan penyesuaian.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah wajib tunduk dan patuh terhadap instruksi pemerintah pusat,” tegasnya.
Aksi Demonstrasi Ribuan Warga
Keputusan ini datang setelah ribuan massa, sebagian besar dari kalangan mahasiswa, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Watampone. Aksi berlangsung sejak siang hingga malam hari pada Selasa (19/8/2025), menuntut pembatalan kenaikan NJOP dan PBB-P2 yang dinilai membebani rakyat.
Seperti diketahui, kebijakan penyesuaian zona nilai tanah hingga 65 persen tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pendapatan daerah. Namun, lonjakan nilai PBB-P2 yang signifikan memicu keresahan publik.
Dengan keputusan pembatalan ini, Pemkab Bone berharap tensi sosial dapat mereda dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah kembali pulih.(*)
Laporan: Suparman Warium
