PAREPARE — Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mewarning atau memberikan peringatan keras kepada seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Peringatan itu berupa larangan bepergian atau melakukan perjalanan dinas selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2018.
Penegasan itu disampaikan Taufan Pawe saat penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Parepare, Selasa, (7/8/2018).
“Saya minta dengan sangat kepada semua Kepala SKPD agar tidak ke luar daerah selama pembahasan KUA PPAS. Saya tidak main-main, saya akan memberikan sanksi yang berat bagi yang melakukan perjalanan tanpa ijin Wali Kota,” tegas Wali Kota peraih 114 penghargaan ini.
Bukan tanpa alasan, warning berupa pemberian sanksi bagi Kepala SKPD yang bepergian dimaksudkan demi kelancaran pembahasan KUA PPAS perubahan APBD 2018, agar selesai tepat waktu.
“Saya minta Ispektorat mengkaji ini. Saya tidak ingin pengesahan perubahan APBD kita terhambat karena kelalaian dari Kepala SKPD,” ulang Taufan menegaskan.
Mendengar pernyataan sikap tegas dari Wali Kota, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir menyampaikan apresiasi.
Menurutnya, warning larangan bepergian tersebut merupakan kebijakan tepat untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan pembahasan KUA PPAS perubahan.
“Saya kira warning tadi sangat penting sekali karena jika ada keputusan dari Kepala SKPD lantas tidak hadir, maka itu bisa menghambat jalannya pembahasan,” terang Kaharuddin mengapresiasi.
Dia juga mengatakan, jika semua Kepala SKPD mematuhi kebijakan tersebut, maka pihaknya menarget penandatanganan KUA PPAS perubahan APBD 2018 dapat dilangsungkan pada 16 Agustus mendatang. “Kita target penandatanganan bersama dilaksanakan 16 Agustus ini,” tandasnya. (Udin)
Editor : Supardi
