SINJAI — Menindaklanjuti aspirasi salah satu Tim Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2018 – 2023 Andi Seto Ghadista Asapa–Andi Kartini Ottong (SEHATI), sehubungan indikasi tidak sinkronnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) Sinjai, Komisi 1 DPRD Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak terkait di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Selasa (3/4/2018).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sinjai, A. Sabir didampingi Wakil Ketua I Jamaluddin, serta anggota Komisi 1 lainnya, seperti H. Muh. Darwis, Hj. Kusmawati, Muzawwir, Saleng, Drs.Mahmudin R, Tajuddin M,M., Takdir, dan Zahra Usman.
A. Sabir mengatakan bahwa tujuan RDP ini dimaksudkan untuk mendengar dan menyamakan proses sinkronisasi DPS dan data ganda penduduk yang menjadi keluhan dari Salah satu tim paslon Bupati dan Wakil Bupati.
”Hari ini kami undang Pemerintah Kabupaten Sinjai, Disdukcapil dan teman – teman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai, Panwaslu Sinjai untuk membahas aspirasi ini,” katanya.
Komisioner KPU, Muh. Kasim, yang dimintai tanggapan terkait adanya dugaan data ganda yang ditemukan dari salah satu tim paslon, mengatakan jika pihaknya sangat terbuka dan positif menanggapi penyampaian tersebut.
“Kami siap dikoreksi cuman tahapan pemerikasaan kami dalam rangka perbaikan berlangsung hari ini 3-7 April 2018. Makanya sempat kami sampaikan kemarin kepada tim Paslon untuk membantu kami supaya datanya diserahkan karena kami juga akan menurunkan ke PPS untuk di verifikasi ulang kembali secara faktual apakah ganda atau tidak untuk dikirim di pusat dan minta penghapusan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa perbedaan data DPS yang telah dipublikasikan sejak 23 Maret 2018 ini yang berjumlah 175.545 jiwa dan perbedaan 10.800 jiwa tetap dimasukkan dalam DPS tersebut sembari dilakukan croscek, apakah jumlah tersebut memang belum melakukan perekaman KTP ataupun sebaliknya.
“Penyelesaian kasus data seperti ini yang masih memiliki perbandingan kurang lebih 2000 data pemilih, akan tetap kami kembalikan nanti pada proses menjelang penetapan DPT untuk dikordinasikan Panwas dan Disdukcapil apakah dicoret atau bagaimana, karena banyak warga kita yang kalau secara registrasi datanya sudah tidak ada di Disdukcapil karena data Pilpres yang kita pakai. Tidak ada di Disdukcapil dan aktif ditempat lain,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sinjai, Drs. Akmal menuturkan akan bekerja maksimal untuk mengantisipasi kepemilikan KTP ganda dengan metode yang selama ini mulai dilakukan, yakni menjemput bola atau mendatangi warga yang benar-benar masuk dalam kategori wajib KTP.
“Sudah ada Ultimatum dari Kemendagri bahwa semua kab/kota yang melaksanakan Pilkada wajib melayani masyarakat yang wajib KTP, kalaupun terkendala minimal harus ada surat keterangan, Tapi Insya Allah, di Sinjai kami usahakan tidak ada yang pakai surat keterangan,” tandasnya.
Menyikapi hal tersebut Ketua Panwaslu Sinjai, Muh. Rusmin menyampaikan pihaknya membuka posko pengaduan kepada warga atau masyarakat kabupaten Sinjai yang belum terdaftar sebagai DPS yang telah disebar pihak KPU di 540 TPS se Kabupaten Sinjai.
Adapun kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sinjai, A. Sabir pada RDP tersebut agar Pemkab Sinjai bersama penyelanggara Pilkada dapat bersinergi menyampaikan dan menghimbau data pemilih ke masyarakat.
“Kami berharap Pemkab, KPU dan Panwaslu bisa bekerjasama dalam mengnformasikan kepada masyarakat terkait DPS, dan yang kedua agar menghimbau pembawa aspirasi untuk datang langsung ke KPU untuk mengkordinasikan data yang dipermasalahkan terkait sinkroniasasi DPS,” harapnya.
Turut hadir pada RDP tersebut, Asisten Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai, Drs. A. Halilintar Badong, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, A. Yusran Maddolangeng. (Adv)
Editor : Supardi
