BERITABERSATU.COM, MAKASSAR – Ada kerja keras yang senyap di balik angka-angka dan tumpukan dokumen laporan keuangan. Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Selasa (26/5/2026) bukan sekadar hari penyerahan dokumen administratif di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Hari itu adalah penegasan sebuah komitmen yang telah dijaga selama sepuluh tahun tanpa jeda.
Kabupaten Sinjai kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. Penghargaan ini menjadi sangat istimewa karena menandai “dekade emas” atau sepuluh kali berturut-turut Sinjai mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan memenuhi standar audit tertinggi.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menyadari bahwa WTP bukanlah sekadar trofi untuk dipajang.
Bagi Ratnawati, yang memiliki latar belakang sebagai mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), predikat WTP adalah cerminan dari integritas sistem di seluruh lini pemerintahan.
“WTP ini adalah cerminan dari disiplin kita dalam mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini bukan kerja satu orang, tapi kerja kolektif dari setiap perangkat daerah yang mau berbenah dan terbuka selama proses pemeriksaan,” ujar Ratnawati.
Meraih opini WTP satu atau dua kali mungkin bisa dicapai dengan strategi jangka pendek. Namun, mempertahankannya hingga sepuluh kali membutuhkan *system building* yang kuat. Di Sinjai, arahannya jelas: efektivitas Sistem Pengendali Intern (SPI) harus menjadi napas dalam setiap kebijakan anggaran.
Ada beberapa kunci yang membuat Sinjai berhasil menjaga “rekor” ini, diantaranyabAdaptasi Regulasi: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terus dinamis. Transparansi Informasi: Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan verifikasi. Dan Kooperatif: Budaya birokrasi yang tidak lagi alergi terhadap pemeriksaan, melainkan menjadikannya sebagai sarana konsultasi untuk memperbaiki tata kelola.
Meskipun sepuluh kali berturut-turut telah dikantongi, pemerintah daerah tidak ingin terjebak dalam euforia. Ratnawati menegaskan bahwa tantangan tata kelola di masa depan akan semakin kompleks.
“Tugas kami bukan berhenti di sini. Mempertahankan WTP jauh lebih sulit daripada meraihnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana predikat ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sinjai,” tambahnya.
BPK sendiri selalu menekankan bahwa opini WTP adalah pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan mutlak bebas dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bagi Sinjai, capaian ini hanyalah fondasi. Rumah besar yang sedang dibangun di atas fondasi tersebut adalah tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) yang berdampak nyata bagi rakyat.
Di sela-sela kesibukan birokrasi, keberhasilan Sinjai mencatatkan *hattrick* sepuluh kali WTP ini menjadi sinyal positif bagi publik. Bahwa di tengah dinamika daerah, masih ada komitmen untuk menjaga uang rakyat tetap “wajar” dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ads)
