SINJAI, BB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menggelar rapat koordinasi (rakor) bidang pemerintahan untuk dengan menghadirkan seluruh Camat dan para Lurah Se-kabupaten Sinjai
Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan Setdakab Sinjai Haerani Dahlan yang didampingi oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai A. Veronika Amier dan Kasubag Administrasi Kewilayahan Setdakab Sinjai, Usman di Ruang Rapat Sekda Kantor Bupati Sinjai, Kamis (21/7/2022)
Kabag Pemerintahan Setdakab Sinjai Andi Veronika mengatakan bahwa rapat ini membahas terkait tindak lanjut Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) serta realisasi pemanfaatan dana kelurahan tahun 2022 ini.
“Selain dua hal pokok tersebut, rapat ini juga untuk menyamakan persepsi serta membahas terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan baik di kecamatan maupun di kelurahan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan Setdakab Sinjai Haerani Dahlan menjelaskan, rakor ini penting dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah dan mampu mengkoordinasikan dengan baik berbagai persoalan, ataupun permasalahan yang timbul dimasyarakat.
Beberapa hal yang disampaikan seperti pembentukan Forkopincam diharapkan seluruh Kecamatan segera untuk menuntaskan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sinjai.
Terkait dengan dana kelurahan, Haerani berharap setiap kelurahan untuk menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana kelurahan untuk semester pertama tahun 2022.
“Saat kita sudah memasuki semester kedua sehingga kita harap seluruh Lurah bisa mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana kelurahan ini,” jelasnya.
Selain itu, Haerani mengharapkan koordinasi yang intens antara Camat dengan Kepala Desa yang telah dilantik untuk memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar sesuai peraturan yang ada.
Hal lain yang juga dibahas terkait dukungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan untuk mensukseskan pelaksanan Porprov tingkat Provinsi Sulsel yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai serta membahas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan di kelurahan. (**)
