Data Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Jairi Irawan Minta Warga Blitar Segera Melapor

by Fauzan
0 comments

Beritabersatu.com, Blitar – Ketidaksesuaian data desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu keluhan yang disampaikan warga dalam agenda reses Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, di Kota Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.

Dalam Reses Serap Aspirasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 Daerah Pemilihan (Dapil) VII tersebut, Jairi menemukan sejumlah warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Bahkan, warga yang secara ekonomi seharusnya masuk kategori desil 2 atau 3 justru tercatat dalam kelompok desil 6 atau 7.

“Dalam reses kali ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan terkait desil, banyak yang belum sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Jairi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai diminta segera mengajukan pembaruan melalui kelurahan masing-masing.

Terlebih, kesempatan untuk melakukan pembaruan data masih terbuka hingga 30 November 2026.

“Yang seharusnya desil 2-3 masih tercatat di desil 6-7. Saya mengimbau untuk segera melaporkan ke kelurahan, karena kita masih punya waktu hingga 30 November nanti,” tegasnya.

Menurut Jairi, ketepatan data desil sangat menentukan arah penyaluran program pemerintah. Sebab, data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menetapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan maupun program pemberdayaan.

Ia menjelaskan, masyarakat yang masuk desil 1-4 menjadi sasaran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, kelompok desil 1-5 menjadi sasaran yang disebutkannya.

“Kenapa harus pendataan terkait desil ini, karena ini data dasar untuk pemerintah pusat dalam memberikan program-programnya. Seperti program PKH harusnya masyarakat yang tercakup di desil 1-4, lalu BPJS kesehatan di desil 1-5,” jelasnya.

Adapun masyarakat dalam kelompok desil 5-6 diharapkan bisa mendapatkan akses program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Salah satunya melalui bantuan permodalan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Di desil 5-6 harus masuk di program pemberdayaan baik sosial, ekonomi, dan sebagainya seperti bantuan permodalan,” imbuhnya.

Selain persoalan data kesejahteraan, reses tersebut juga menampung aspirasi warga mengenai pembangunan infrastruktur. Salah satu yang banyak disampaikan adalah kebutuhan perbaikan jalan yang belum terakomodasi melalui anggaran desa maupun kelurahan.

Jairi mengatakan, keterbatasan anggaran di tingkat lokal membuat sejumlah kebutuhan pembangunan belum bisa direalisasikan. Karena itu, ia membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Kota Blitar agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui program pemerintah provinsi.

“Banyak usulan dari masyarakat dalam reses kali ini, seperti usulan jalan yang mana banyak tidak ter-cover dari dana kelurahan atau desa,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota maupun kabupaten dapat memperluas jangkauan pembangunan, terutama untuk kebutuhan masyarakat yang belum tertangani melalui anggaran daerah.

“Makanya nanti kami ingin ada kolaborasi dengan pemerintah Kota Blitar, sehingga nanti program kami di DPRD Provinsi dapat menyalurkan program keuangan kota atau kabupaten,” ujarnya.**

 

 

You may also like