Beritabersatu.com, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 0Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar.
Kesepakatan itu disampaikan Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.
Rapat yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Beky menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda. Menurutnya, proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang mendukung kepentingan daerah.
Beky menjelaskan, pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan. Karena itu, pengelolaannya perlu diperkuat agar potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan dukungan keuangan yang lebih kuat, Pemkab Blitar memiliki kapasitas lebih besar dalam menjalankan program prioritas, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, optimalisasi pendapatan tersebut tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan pajak dan retribusi diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Kesepakatan Raperda ini sekaligus menunjukkan sinergi antara Pemkab Blitar dan DPRD dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pengelolaan pendapatan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemkab Blitar bersama DPRD juga berharap penguatan sektor pajak dan retribusi dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah tidak sekadar menambah penerimaan kas daerah, tetapi juga menjadi penopang pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.**