Beritabersatu.com, Blitar – Polres Blitar turun tangan mengawal pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Blitar. Melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim, kepolisian memberikan pendampingan dan sosialisasi hukum guna mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Kegiatan tersebut menyasar jajaran KONI Kabupaten Blitar dengan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Materi yang disampaikan tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan.
Kanit Tipikor Polres Blitar, Ipda Yuni Erfandianto, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap KONI agar pengelolaan dana hibah dilakukan sesuai ketentuan.
“Kami dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar sengaja diundang KONI Kabupaten Blitar untuk memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan hukum, khususnya terkait masalah tindak pidana korupsi,” ungkap Ipda Yuni.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum harus dimiliki sejak awal proses pengelolaan anggaran. Sebab, potensi persoalan hukum tidak hanya muncul saat penggunaan dana, tetapi juga bisa terjadi akibat kesalahan dalam perencanaan maupun penyusunan pertanggungjawaban.
Karena itu, kepolisian membuka ruang pendampingan melalui penyuluhan hukum agar pengurus KONI lebih memahami batasan dan kewajiban dalam menggunakan dana hibah.
“Yang jelas, terkait sinergi ini kami 100 persen membantu dalam penyuluhan hukum. Terutama agar dana hibah yang sudah dikucurkan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui langkah preventif tersebut, Polres Blitar berharap pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Blitar semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Terlebih, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pembinaan atlet serta peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Blitar.
Pengawasan dan pemahaman hukum sejak dini diharapkan dapat meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus memastikan setiap rupiah dana hibah digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.**
