PEMALANG,BB – Legislator DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso melontarkan kritik pedas terhadap kinerja pemerintah kabupaten yang dinilai lamban menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah perkotaan.
Kritik tersebut disampaikan Heru Kundhimiarso dalam rapat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pemalang yang digelar di Pendopo Kecamatan setempat, Selasa (3/2/2026).
Menurut politisi dari PKB itu, pembenahan drainase dan normalisasi sungai menjadi persoalan mendesak dalam agenda pembangunan Kabupaten Pemalang ke depan.
“Kami minta DPU secepatnya membuat perencanaan perbaikan drainase dan normalisasi sungai dan langsung mengeksekusinya secepat mungkin,” tegas Kundhi.
Selain persoalan banjir, Kundhi juga menyoroti persoalan program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai carut marut setelah adanya perubahan kebijakan.
Saat ini, layanan tersebut hanya bisa diakses warga dengan kriteria tertentu seiring perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami minta agar warga yang tidak terakomodir karena tidak masuk kriteria Desil 1-5 untuk tetap ditangani dengan difasilitasi Dinkes dan Baznas,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus responsif jika warga kurang mampu membutuhkan SKTM untuk mengakses pelayanan di rumah sakit maupun Puskesmas,” jelas Kundhi.
Tak hanya itu saja, persoalan sampah turut menjadi perhatian tersebut. Ia pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera mencari lahan pengganti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Surajaya yang kontraknya telah berakhir.
Dalam forum tersebut, Kundhi menekankan agar kegiatan Musrenbang bukan sekadar menjadi agenda formalitas. Ia menilai banyak usulan warga yang tidak terealisasi, sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat.
“Musrenbang wajib mengakomodasi kebutuhan riil, bukan sekadar seremonial, dan menuntut sinkronisasi anggaran agar hasil musyawarah benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.(*)
