Beritabersatu.com, Blitar – Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menggelar agenda reses terakhir di tahun 2025 pada Rabu (18/12/2025). Kegiatan ini dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Blitar guna menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, serta memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi, mulai dari pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hingga kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing. Agus Zunaidi menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan pembahasan di DPRD Kota Blitar.
Selain menyerap aspirasi, legislator dari Fraksi PPP yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Blitar ini menjelaskan kepada masyarakat terkait adanya pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah bersama DPRD untuk lebih cermat dalam menyusun skala prioritas program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, kami di legislatif tetap berkomitmen mengupayakan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi semaksimal mungkin,” ujar Agus Zunaidi di hadapan warga.
Ia menegaskan, DPRD Kota Blitar, khususnya Komisi I, akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus diperkuat guna memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Reses tersebut menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama antara masyarakat dan wakil rakyat terkait kondisi keuangan daerah serta tantangan yang dihadapi ke depan. Agus Zunaidi berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat daerah.
Hasil reses terakhir tahun 2025 ini selanjutnya akan dirangkum dan disampaikan dalam rapat DPRD Kota Blitar sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program kerja pada periode berikutnya, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (Zan)
