MAKASSAR — Rektor PTN dan PTS se Indonesia berkumpul di Universitas Hasanuddin guna menghadiri Forum Rektor Indonesia. Forum ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gelaran ini dimulai sejak tanggal 15-16 Februari 2018 di Gedung Baruga A.P. Pettarani Universitas Hasanuddin.
Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2018.
Konferensi bergengsi yang diikuti 400 rektor tersebut membahas berbagai hal berkaitan dengan persoalan-persoalan Tanah Air terkini. Di antaranya adalah tentang munculnya generasi teknologi digital 4,0 (four point o) yang menyebabkan disrupsi dalam peradaban umat manusia.
Selain itu Forum ini menyimpulkan 6 Poin rekomendasi dan pernyataan sikap, sebagai berikut:
Adapun isi Pernyataan sikap/Dekalarasi Makassar Konferensi Forum Rektor Indonesia 2018 Makassar, 15-16 Februari 2018, sebagai berikut;
Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX FRI dihadiri oleh 527 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN dan PTS) seluruh Indonesia menghasilkan rekomendasi dan pernyataan sikap sebagai berikut:
Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi dan daya saing bangsa di tengah arus percaturan global yang secara masif akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendorong Kementrian Ristekdikti
melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perijinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi industri 4.0.
Meminta kepada Pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi, khususnya perguruan tinggi. Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, persoalan karakter bangsa yang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki daya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban.
Miminta DPR, DPD, dan Pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan GBHN tersebut diharapkan dapat dikembalikannya kedaulatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.Dengan adanya revolusi industri generasi ke-4, FRI menetapkan kelompok kerja-kelompok kerja (Pokja) sesuai dinamika perkembangan di era revolusi industri 4.0, diantaranya, Pokja Pembangunan Ekonomi Nasional, Pokja Penguatan Demokrasi Pancasila, Pokja Pendidikan Tinggi berdaya saing, Pokja Kepemimpinan Nasional Cerdas dan berkarakter dan Pokja Ketahanan Pangan. (RudyAnwar)
Editor : Supardi
