SINJAI, BB — Hj. Ratnawati Arif resmi menjadi bakal calon Bupati Sinjai pada Pilkada serentak 2024. Birokrat senior ini berpasangan dengan A. Mahyanto Mazda, seorang pengacara dan konsultan hukum.
Ratnawati dan Mahyanto (RAMAH) diusung oleh Partai Gerindra, PPP, dan PDIP. Pasangan ini memilih visi SAMA SAMAKI atau Sinjai Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan.
Sebelum menyatakan diri maju pada Pilkada Sinjai, Ratnawati masih berstatus Aparatur Sipil Negara dan menjabat Kepala BKAD Sinjai hingga awal Agustus. Setelahnya, atau menjelang pendaftaran calon Bupati, isteri dari Haji Guntur pengusaha SPBU ini memilih mengajukan pensiun dini.
Ratnawati lahir di Sinjai, 4 Desember 1964. Ia seorang organisatoris saat berstatus mahasiswa. Saat kuliah di Universitas Hasanuddin ia memilih aktif di Gerakan Pramuka Gudep 349-350 UNHAS, dan tercatat dalam kepengurusan alumni Pramuka Unhas.
Karena aktivitasnya di gerakan Pramuka membuat namanya sangat dikenal di jajaran kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulsel.
Ketika pertama kali meniti karir sebagai ASN tahun 1991, Ratnawati bekerja sebagai staf sub bagian perencanaan dan penyusunan program di Departemen Sosial (Depsos) Sulawesi Selatan, sekarang Dinas Sosial.
Tugasnya di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berakhir pada 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
Kemudian pada 2014, ibu dari Fauzan Guntur, anggota DPRD Sulsel terpilih tahun 2024 ini kembali ke kampung halaman, mengabdi untuk Kabupaten Sinjai. Ia diamanahi tugas selaku Kepala Bappeda Sinjai.
Terakhir sebelum mendaftar sebagai calon Bupati Sinjai, Ratnawati menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai.
Sekilas saat mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Sinjai, Hj Ratna, dikenal sebagai sosok birokrat teladan yang ramah, dan murah senyum. Tidak hanya itu, dalam pengabdiannya Hj Ratna, juga memiliki banyak prestasi. Bahkan sejak diamanahkan menjadi Kepala BPKAD, ia Berhasil menghantarkan Sinjai memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebanyak delapan kali berturut – turut.
Hj Ratna Di dampingi Advokat Senior
