Pemkab Pemalang Kembali Raih Penghargaan UHC dari Menko PMK

0 comments

PEMALANG,BB—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali menerima penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) award 2024 kategori pratama dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan secara simbolis oleh Wapres RI Ma’ruf Amin kepada Bupati Pemalang, Mansur Hidayat di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Jum’at (8/8/2024).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang telah mendukung program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Usai menerima penghargaan, Bupati Mansur Hidayat mengaku bersyukur sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Dinas kesehatan, BPJS dan warga masyarakat Pemalang yang sudah ikut berperan dalam terwujudnya cakupan kesehatan semesta sehingga Kabupaten Pemalang meraih Penghargaan ini.

“Alhamdulillah Kabupaten Pemalang kembali meraih penghargaan UHC Award dari Wakil Presiden dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas kesehatan, BPJS dan semua warga masyarakat Pemalang atas keikutsertaannya sebagai peserta BPJS dan Alhamdulillah Pemalang meraih penghargaan. Terima kasih,” ucap Mansur.

Sementara itu Menko PMK RI, Muhadjir Effendi mengatakan UHC merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan WHO bagi negara-negara di dunia dengan target tercapai tahun 2030. Penyelenggaraan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan upaya untuk memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

“Jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga yang terdaftar dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dapat terhindar dari kemiskinan dan yang miskin tidak semakin jatuh dalam kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Muhadjir menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) saat ini secara konsisten mendukung program JKN sejak peluncuran JKN/KIS tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan target UHC kepesertaan program JKN/KIS sebesar 98 persen dari jumlah penduduk tahun 2024.

“Merujuk pada data 1 Agustus 2024, sebanyak 33 Pemerintah Provinsi dan 460 kabupaten/kota telah mencapai UHC,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu tanpa ada hambatan biaya.

“Di Indonesia UHC diwujudkan dalam program jaminan nasional dalam JKN/KIS. Berdasarkan data BPJS, jumlah peserta JKN/KIS sebanyak 275 juta lebih atau lebih dari 98 persen dari total penduduk. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran sinergi yang solid antara BPJS, kementerian dan seluruh Pemda,” paparnya.

Terkait hal ini, Ma’ruf Amin juga mendorong Pemda untuk memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN/KIS, termasuk pekerja informal.

“Saya harap penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemda untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh,” pungkasnya.(usm)

You may also like