SINJAI, BB — Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Sinjai melalukan studi banding ke Pulau Jawa, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Namun, kegiatan ini menuai banyak sorotan lantaran dilaksanakan di akhir masa jabatan.
Presidium Sinjai Geram, Awaluddin Adil menilai, studi banding ini hanya menghabiskan anggaran dengan berkedok belajar. Apalagi memboyong istri mereka sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Sebab, masa jabatan kepala desa akan berakhir dalam waktu dekat.
Bukan hanya itu, beberapa hari sebelumnya juga telah dilakukan Bimbingan Teknis di Kota Makassar yang diikuti sekitar 150 orang. Terdiri dari kepala desa bersama aparat desa.
Di sisi lain, banyak agenda yang wajib digelar di akhir masa jabatan. Salah satunya Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD)
“Dalam kurung waktu satu pekan mereka menghabiskan ratusan juta anggaran, sementara jabatan mereka berakhir bulan depan, jadi tujuan mereka apa, bukan kah ini hanya pemborosan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya menyoroti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) karena telah memberi ruang pelaksanaan bimtek dan studi banding ini. Bahkan, Kepala Dinas PMD, Hariyani Rasyid juga ikut dalam rombongan tersebut.
Sementara tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih karut marut. “Jadwal Pilkades berpolemik, tidak jelas kapan waktunya, padahal sudah lewat dari jadwal, tapi malah asyik ikut ke sana,” tambahnya.
Selain Sinjai Geram, Pengurus Cabang PMII Kabupaten Sinjai, juga mengkritik sejumlah kepala desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai, yang melaksanakan studi banding.
Ketua PC PMII Sinjai, Muh Mirwan menilai studi banding yang dilakukan kepala desa tersebut hanya untuk menghabis-habiskan anggaran di masa jabatannya.
“Tidak ada alasan yang mendesak bagi kades untuk studi banding ke luar kota. Seharusnya, kades fokus pada prioritas agenda penting di akhir masa jabatanya,” kata Nurwan.
“Jor-joran menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tak jelas pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya, ini sudah tidak sehat. Jika tak ada urgensi dibalik pelaksanaannya, bisa saja dikatakan studi banding ini hanya proyek buang-buang anggaran, jangan sampai hanya agenda ‘berwisata’ dengan memanfaatkan uang rakyat,” tegas Muh Mirwan, dikutip dari media.
Terpisah, Abdul Rajab, Kepala Desa Talle, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa studi banding yang telah dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa tersebut ialah mengenai peningkatan pada Desa, dan Desa wisata menuju Desa mandiri serta terkait Desa digital menuju Desa mandiri.
“Studi bandingnya mengenai Desa, peningkatan pada Desa, dan Desa wisata menuju Desa mandiri serta terkait Desa digital menuju Desa mandiri,”
“Kalau PKK terkait UKM, PKK kerjasama BUMDes,” kata Abdul Rajab.
Selain itu, Abdul Rajab juga menjelaskan bahwa keberangkatan sejumlah Kepala Desa untuk studi banding di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah ini, ada selama 4 hari dan menggunakan ADD yang sumbernya dari APBD.
“Add ndi, karena kita menggunakan biaya perjalanan keluar propinsi. Bukan dana Desa,”
“Mengunakan dana desa tidak bisa, karena regulasi tidak memberikan ruang. Untuk itu kita gunakan add sesuai regulasi,” ungkap Abdul Rajab.
Lebih jauh Abdul Rajab juga menjelaskan keikut sertaan sejumlah ibu PKK dan juga mengenai jumlah pembayaran biaya Travel pada kegiatan studi banding tersebut.
“Yang di bayar ke Travel per orang 5,6 juta. Tapi ada juga PKK berangkat tidak pakai biaya perjalanan ndi, karena tidak adami anggaranya,”
“Jadi pak desanya pakai dana pribadi istrinya, karena mungkin merasa ada kebersamaan kepada teman-teman sesama Kepala Desa ndi,” jelas Abdul Rajab.
Sementara, Kepala Dinas PMD Sinjai, Hariyani Rasyid, yang berusaha untuk dikonfirmasi melalui via WhatsApp dan telepon selulernya, hingga saat ini belum ada tanggapan.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah anggaran yang dilakukan saat Bimtek di Kota Makassar sebesar Rp4,5 juta per orang dan diikuti 150 orang. Sementara studi banding ke Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebesar Rp 5,5 juta per orang dan diikuti sekitar 50 orang. Jika ditotal, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp.950 juta yang bersumber dari dana desa.
(Suparman Warium)
