MAKASSAR, BB — Sejak ditetapkannya DPD II KNPI Makassar untuk Plt. melalui Forum Pleno DPD I knpi provinsi Sulawesi Selatan versi Nurkanita Kahfi, tentu menuai kontroversi di internal pengurus DPD II KNPI Kota Makassar.
Hal ini disebabkan, karena kebijakan tersebut tidak objektif memahami situasi dan kondisi kota Makassar secara luas beberapa bulan terakhir ini
Wakil Ketua DPD KNPI Makassar Komisi Otoda dan Kesbang, Muh. Ismail Idrus menyampaikan kebijakan kontroversial yg dilakukan DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan versi Nurkanita Kahfi tidak memiliki standar objektifitas, Kamis (11/2/2021).
“Bahwa KNPI Makassar yang merupakan tempat berhimpunnya Organisasi Kepemudaan (OKP) tidak terlepas dari bagian instrumen penting kebijakan pemerintah daerah setempat,” tuturnya Ismail.
Ditambahkan Ismail, Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami secara seksama dan rasional. Pertama, situasi politik dan transisi kepemimpinan, baik pra maupun pasca Pilkada Makassar yang mengharuskan DPD KNPI menyesuaikan kondisi dan ikut andil dalam penyelenggaraan Pilkada agar berjalan lancar dan damai
Lebih lanjut, keterlibatan tersebut tentu cukup menguras banyak waktu dan tenaga dan fokus mengawal Pilkada Makassar agar dapat berjalan dengan baik.
Kedua, kebijakan pemerintah daerah yang membatasi kegiatan banyak orang dikarenakan masa pandemi covid 19, yang mengharuskan DPD KNPI Makassar menunda pelaksanaan Musyda Makassar. Tentunya, hal ini akan berbenturan dengan izin segala macam
Menurut Ismail, dua faktor inilah yang mestinya dipahami oleh DPD I KNPI Sulsel versi Nurkanita tanpa gebyah uyah memutuskan soal Plt. DPD KNPI Makassar karena secara tidak langsung terkesan politis. Seolah olah ada motif lain yang diinginkan diluar dari kepentingan organisasi, mengingat saat ini KNPI Provinsi Sulsel terjadi dualisme kepemimpinan
“Wajar-wajar saja jika saya berasumsi demikian, karena saya bukan orang baru mengikuti Musyda KNPI Makassar. Irisan kepentingan pasti ada, apalagi konteksnya saat ini KNPI sulsel mengalami dualisme. Kami tahu dan paham, bahwa ada aturan organisasi yang terkait pra dan proses pelaksanaan, tapi objektif juga menyikapi kondisinya,” ungkapnya.
Pada rapat pengurus harian yang terlaksana hari Minggu 7 Februaru 2021 lalu, secara tegas DPD II KNPI Makassar menolak dan tidak menerima kebijakan kontroversial yang telah dilakukan DPD I KNPI Provinsi Sulsel versi Nurkanita karena dianggap seolah-olah politis dan tidak objektif
Bahkan, melalui forum tersebut, kita semua memastikan bahwa OKP-OKP yang berhimpun di KNPI Makassar tetap solid dan tidak mudah untuk dipecah belah.
“Jangan seret-seret KNPI Makassar beserta OKP-OKP masuk dalam pusaran dualisme. Kami semua tetap solid dan mengakui Crishtoper Aviary (Ryo) sebagai ketua DPD KNPI Makassar hingga Musyda digelar. Cukuplah yang lain dualisme, tapi tidak untuk KNPI Makassar,” tegas Ismail. (Frh)
