Foto : Sekcam Dukun, Sukantar memantau langsung pembagian BPNT, Selasa (21/7/2020). (Dok. MR)
JAWA TENGAH, BB – Pemerintah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memiliki trik tersendiri dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayahnya.
Seperti apa trik yang diterapkan di lapangan?
Trik ini tampak sederhana, namun inilah wujud transparansi bantuan agar masyarakat, khususnya penerima manfaat bisa mengetahui langsung.
Camat Dukun, Amin Sudrajad mengatakan, setiap BPNT disalurkan diminta pihak pembagi dari suplayer agar item-item bantuan yang akan diterima warga ditulis dan dipasang di tempat muda terlihat di lokasi pembagian bantuan tersebut.
Hal itu diminta oleh Camat Dukun dengan tujuan, pihak penerima mengetahui item paket bantuan tersebut.
“Kita sejak awal minta setiap item sembako yang diterima si penerima manfaat harus tahu, apa. Dan harus ditulis di tempat pembagian sembako,” ujar Amin Sudrajad, Selasa (21/7/2020).
Selain itu, di lokasi pembagian bantuan pihak penyalur juga menyiapkan timbangan. Sehingga setiap item bantuan ditimbang ulang dan disaksikan langsung para penerima bantuan. Diantaranya, jumlah telur, buah, kacang hijau dan beras.
“Di lokasi pembagian juga disiapkan timbangan sehingga item-item bantuan ditimbang disesuaikan dengan jumlah item dan beratnya yang ditulis di lokasi pembagian,” kata Amin Sudrajad.
Terkait transparansi pembagian BPNT di wilayah Kecamatan Dukun ini, ternyata tidak cukup hanya ditulis item yang dibagi termasuk jumlahnya. Begitu dengan ditimbang ulang. Karena itu, Camat Dukun juga mengerahkan SDM-nya baik Sekcam dan Kasi-Kasi turun langsung memantau pembagian bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.
Bahkan dicek langsung item bantuan termasuk kualitasnya. Para pemantau dari kecamatan ini juga tak segan-segan meminta kepada penyalur untuk mengganti bantuan jika ditemui ada yang tidak bagus kualitasnya. Seperti buah dan telur.
Pengawasan penyaluran BPNT yang dilakukan pihak kecamatan ini, bukan tanpa alasan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sehingga tidak menuai masalah.
Seperti diketahui, beberapa kepala desa di daerah lain diduga berurusan dengan hukum terkait BPNT. Pasalnya, isi sembako yang dibagi ke penerima kualitasnya tidak sesuai dengan standar dari Kemensos RI. Halnya telur dan buah ditemukan banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan standar. (MR)
