SINJAI, BB — Pendistribusian warga Penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) menuai sejumlah persoalan. Mulai dari pendataan hingga distribusi yang tak tepat sasaran.
Dalam penyaluran bantuan yang terdampak Covid-19, tidak semua dapat menerima hal ini di sebabkan karena pendataan di lakukan oleh beberapa Instansi/Bumn terkait yakni dari Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Perindag, BRI, BNI, Dll.
Dalam persoalan pendataan, pemerintah daerah dikritik karena tak punya basis data yang terintegrasi. Kritikan ini disampaikan oleh Sulharmin, Ketua Gerakan Mahasiswa Bersatu.
Mimin, sapaannya, mengatakan “tiap instansi memiliki survei data sendiri-sendiri yang proses pendataan nya tidak jelas, bahkan ada yang menggunakan data lama Akibatnya, data yang dimiliki pemerintah tidak sinkron dengan kondisi di lapangan” katanya.
Hal ini di sampaikannya dengan adanya beberapa temuan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang membuat sebagian besar masyarakat resah.
Sulharmin, menambahkan bahwa dari kejadian tersebut sudah jelas pemerintah daerah tidak mempunyai basis data terintegrasi dan kurang sosialisasi kepada masyarakat.
“Hal ini bukan hanya terjadi d satu kelurahan/desa namun ini menyeluruh di Bumi Panritta kitta ini, Sehingga Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki hal ini, agar tidak menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial di tengah2 masyarakat” tambah dia.
Sementara, Asdar, salah satu tokoh masyarakat lappa, mengatakan bahwa Seperti Pendataan dari dinas perikanan, Di duga ada dari pihak Perikanan mengumpulkan KTP atau KK di TPI lappa untuk penjual ikan, pengangkut ikan (jasa pengangkut menggunakan gerobak), terus data kelompok nelayan juga.
“Sehingga warga yang tidak memiliki kelompok tidak di data mi, apalagi kalau info tersebut tidak na tahu Ki, Ada juga bukan penjual ikan masuk data nya karena pihak mengumpulkan asal terima saja data,” ucap Asdar.
Lanjutnya, ada juga data penerimaan BST dari kantor Pos yang sudah meninggal, adapula penerima tidak tinggal di kelurahan lappa/ pindah domisili dari kelurahan lappa tapi data penerimaan nya di kelurahan lappa, artinya itu data lama. Serta ada pula penerima yang double.
“Yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat bahwa Bantuan yang terdampak covid-19 itu merata, tapi nyata beda, seandainya bantuan tersebut untuk warga miskin, mereka tidak berkomentar karena memang sesuai. Tapi ini Malah berbeda” tandasnya.
