MALANG, BB — Perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas banyaknya pejabat yang melakukan korupsi, penegakan hukum yang lemah, tanggung jawab sosial dan ekonomi, serta rakyat sengsara.
Selain itu, ia mengatakan Sarjana sudah banyak. Di antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan menjadi pejabat juga banyak. Yang melakukan korupsi, pemalsuan dokumen, dan kejahatan lain juga banyak.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, Dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr M. Mahfud, MD SH. SU MIP. Alasan Mahfud meminta b karena sebagian besar mengambil kebijakan di negeri ini adalah menentang PT. ”Orang pun dengan mudah mendakwa, perguruan tinggi gagal memperoleh koleksi yang berintegritas. Kampus yang dinilai hanya sebagai lembaga pencetak sarjana, bukan pencetak sarjana atau intelektual, ”ujar Mahfud saat berbicara orasi ilmiahnya di Universitas Brawijaya (UB) kemarin (5/1).
Dilansir dari radarmalang, Dalam orasi berjudul ”Tanggung Jawab Konstitusional Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Bangsa dan Negara” yang disampaikan Mahfud dalam rangka Dies Natalis Ke-57 UB. Hadir dalam kesempatan itu adalah Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Malang HM Sanusi, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi sekaligus Gubes UB Prof Erani Yustika, serta Wakapolresta Malang Kota Kompol Arie Trestiawan.
Menurut Mahfud, seluruh kampus di Indonesia ini harusnya mendapat gelar sarjana yang sujana. Dia lantas menjelaskan sujana yang dibahas adalah sarjana yang pandai dan bermoral. “Universitas ITU Harusnya nggak cuma keluarkan sarjana S-1 Hingga S-3 Saja. Tapi juga sarjana yang sujana atau sering disebut cendekiawan juga, ”kata Mahfud.
Jika dibandingkan awal, Mahfud menilai saat ini sudah maju. Fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan sudah lengkap. Mengenai pemenuhan kebutuhan gizi bisa dilakukan.
Dengan demikian, Mahfud tidak menyebutkan tugas perguruan tinggi dalam penilaian sarjana. Namun dia heran, Mengapa mencetak mahasiswa yang tampak tidak mudah.
Mahfud berharap semua pihak setuju untuk berpartisipasi membenahi diri. Dia memfokuskan pada tanggung jawab perguruan tinggi untuk mencetak kader bangsa yang intelek atau cendekiawan yang bisa menyelamatkan ideologi negara.
”Kesadaran kolektif itu sangat penting karena kita gagal mengatasi masalah-masalah dekadensi moral melalui perguruan tinggi, maka yang terancam adalah eksistensi bangsa dan negara,” papar mantan menteri pertahanan (menhan) era Presiden Abdurrachman Wachid itu.
Sementara itu, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani. Bahkan dia dengan bangga mengumumkan UB menjadi pelopor pendidikan antikorupsi. Selain pada pertengahan 2019 lalu, Nuhfil memanggil UB mendapat undangan dari KPK sebagai percontohan dalam membuat mata kuliah antikorupsi. ”Wakil rektor kami, yaitu dosen dari fakultas hukum, kami kirimkan ke sana,” kata Nuhfil.
Nuhfil yang disetujui, kampusnya tidak disetujui membuat mata kuliah antikorupsi saja. Tapi juga menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke mata kuliah lain. Sesuai nilai-nilai yang dapat disetujui dan melekat pada pelajar. ”Bukan mata kuliah sendiri, namun melekat dan kita sisipkan di semua mata kuliah. Terutama nilai-nilai antikorupsi, Pancasila, dan agama yang disisipkan, ”pungkasnya.
