JAKARTA, BB — Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya banyak dimanfaatkan oleh kubu politik untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Padahal banjir yang terjadi lebih baiknya diselesaikan dengan saling bekerjasama.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menyayangkan persoalan banjir menjadi komoditas politik yang digunakan oleh masing-masing kubu untuk membela junjungannya atau menyerang lawan politik.
Para pendukung fanatik saya pikir perlu diedukasi bahwa kontestasi pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati. Sampai sekarang masih saling meremehkan, politik menjatuhkan.
Lanjut ia merasa bingung, mengapa mereka para politisi tak membangun politik bersatu melawan bencana. “Bukan malah nyinyir soal merendahkan dan meremehkan,” terangnya.
“Tidak elok menjadikan banjir sebagai komoditas politik. Ini saatnya untuk bersatu. Dan tradisi ini sudah dicontohkan Jokowi-Prabowo. Tapi mengapa masyarakat, pendukung, dan elite politik yang lain belum siap?” katanya.
Dilansir dari Harianterbit, Menurut Pangi, banjir tidak semestinya dijadikan suatu komoditas politik. Mengingat, masyarakat benar-benar sengsara akibat adanya bencana tersebut.Terlebih lagi, pembicaraan politik yang dilakukan itu tidak jauh dari ungkapan kebencian.
“Kasihan saja melihat masyarakat yang susah menghadapi bencana banjir. Justru antara pendukung masih belum bisa lepas dari politik kebencian sisa kontestasi elektoral pilpres dan pilkada. Politik saling menjatuhkan tidak baik, menjadi benalu bagi kedewasaan politik kita,” ujar dia.
Untuk diketahui, di media sosial sempat muncul video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu.
Saat itu, Anies menyatakan, bahwa hujan yang turun dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah, dan bukan dialirkan ke laut melalui gorong-gorong raksasa karena melawan sunatullah.
Selain itu, salah satu janji yang kembali diunggah di media sosial yaitu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Jokowi menyatakan, banjir yang ada di Jakarta merupakan kiriman dari wilayah Puncak, Jawa Barat dan adanya persoalan di 13 sungai yang melintasi ibu kota dan menjadi wewenang pemerintah pusat.
Politisasi
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, menegaskan, agar masalah penanganan banjir, terlebih di Jakarta jangan dipolitisasi. Bahkan politisasi yang dimaksud adalah seolah-olah Gubernur Anies salah, dan tidak berbuat apa-apa.
“Sudahlah, sekarang saat yang tepat untuk duduk bersama dan mencari solusi penanganan banjir secara bersama-sama,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/1/2019).
Ia berpesan agar tak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain. “Jangan kesusahan rakyat dipolitisir. Sudahlah, nanti kualat,” tegasnya.
Jokowi
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, drainase yang kurang memadai serta manajemen mitigasi bencana yang tidak terencana menjadi salah satu faktor utama banjir.
“Sebagai ibu kota negara, banjir di Jakarta, adalah tanggung jawab Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Sebelumnya diketahui, banjir melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya kerugian materil, terdapat korban jiwa sebanyak 30 orang dari berbagai wilayah.
