MAKASSAR, BB — Tujuh karyawan putus hubungan kerja (PHK) akhirnya menempuh jalur hukum dengan mempercayakan DR.H.Muhammad Nur, SH,M.Pd,MH, Ketua Umum DPP Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) yang juga sebagai Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Sulawesi Selatan, untuk menuntut hak setelah dinyatakan PHK oleh perusahaan Holland Bakery yang berkantor di jalan Sudirman Makassar.
Perwakilan Buruh PHK Holland Bakery Ismail Modo bersama Agung Purba Latowu, Ketua Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) telah melakukan komunikasi dan konsultasi hukum terkait masalah PHK yang belum mencapai kesepakatan sesuai yang tertuang dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut dibenarkan Djaya jumain, Ketua DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan yang mendamping Ketua Umum DPP BAIN HAM RI DR.H.Muhammad Nur,SH,M.Pd,MH Saat menerima perwakilan Buruh Holland Bakery.
“Jadi benar saja, perwakilan buruh yang kena PHK ini telah meminta untuk pendampingan,” katanya, minggu (18/8/19)
Sebelumnya Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Tiga Organisasi yang Tergabung mengadakan gelar aksi unjuk rasa di depan Holland Bakery, juga tempat produksi Holland bakery yang ada di Jalan Jenderal Sudirman.
Dalam aksi ini Mahasiswa meminta pihak manajemen Holland Bakery membayarkan Pesangon dan seluruh hak buruh PHK yang selama ini terabaikan sesuai undang-undang No.13 Tahun 2003. (Rudy Anwar)
Editor : Muh. Asdar
