SINJAI, BB — Sejumlah jabatan Kepala Dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sinjai, masih banyak yang kosong. Kekosongan jabatan itu, selama ini diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sementara atau pelaksana tugas (Plt). Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pemkab untuk mengisi jabatan yang lowong itu.
Kepala Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia Apartur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, Haerani Dahlan, yang dikonfirmasi selasa (16/7/2019) kemarin, terkait hal itu membenarkan jika Saat ini di Sinjai ada 9 jabatan yang lowong untuk pejabat Eselon II, namun kata dia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka akan dilakukan seleksi terbuka untuk pengisian yang kosong tersebut.
“Sekarang ada 8 yang lowong 1 yang pensiun, tapi bisa saja ada yang dimutasi sebelum seleksi, jadi sekarang jabatan yang mau dilelang itu nanti ditentukan. Dan akan dibuka secara luas sesuai ketentuan yang ada,” katanya.
Meski demikian jelas Haerani jika semua jabatan yang lowong itu akan di isi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada, sebab penyusunan rencana untuk pembentukan Pantia Seleksi (Pansel), ketentuan Panselnya itu 45% dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai dan 55% dari luar Pemda, seperti Lembaga yang kompeten dalam pembinaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Adapun mekanismenya, yakni pembentukan Pansel untuk menyusun jadwal, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, lalu assesmen atau uji kompetensi, tes kesehatan dan kejiwaannya, serta wawancara, dan terakhir adalah seleksi,” jelasnya.
Menyikapi Banyaknya rangkap jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai itu kemudian ditanggapi oleh Kopel Sinjai.
Pasalnya, Beberapa instansi yang belum memiliki pimpinan definitif menjadi beban tersendiri bagi pelaksana tugas yang tidak fokus untuk mengelola instansi yang mereka pimpin hingga menjadi beban tersendiri bagi para pejabat OPD bersangkutan.
Direktur Kopel Sinjai, Ahmad Tang menilai jika Pemda Sinjai tidak punya ukuran beban kerja seiring dengan banyaknya rangkap jabatan dibeberapa instansi lingkungan pemerintah daerah Sinjai.
“Kalau di psikologi ada analisa jabatan dan beban kerja, itu penting dilakukan karena untuk effisiensi dan efektiftas kerja. Kalau dirangkap maka beban kerja individu lebih banyak dan berat,” ujar Ocha sapaan akran Ahmad Tanh, rabu (17/6/2019)
Menurutnya, jika beban kerja itu harusnya terukur mulai dari individu jabatan dengan unit. Misalnya saja mobil PMK datang 10 menit dilokasi kejadian itu berarti beban kerja unit bisa diukur, tapi beban kerja individu tidak diukur.
“Mungkin bagi Pemda Sinjai yang penting beban kerja unit itu tidak terganggu padahal beban kerja individu itu berpengaruh,” jelasnya.
Olehnya itu, Ocha menilai jika hal ini kemudian membuat anggapan kalau pemda Sinjai tidak punya analisa beban kerja sehingga sekarang masih ada 9 OPD lingkungan Pemda yang kekosongan pimpinan.
“Sampai sekarang masih ada kurang lebih 9 OPD di lingkungan Pemda Sinjai yang rangkap jabatan kepala dinasnya, bahkan ditingkatan bawah seperti camat juga masih ada yang rangkap jabatan,” pungkasnya.
Diketahui, Adapun beberapa jabatan lowong yang ada di Lingkup Pemkab Sinjai diantaranya, jabatan Asisten I Setdakab Sinjai, Asisten III Setdakab Sinjai, Inspektur Inspektorat Sinjai, Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Perindag, Kadis Dispora, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala BPBD, dan Camat Sinjai Utara. (Asrianto)
Editor : Muh. Asdar
