Beritabersatu.com, Blitar – Bupati Blitar Rijanto memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Rijanto bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Candi Simping, Kantor Bupati Blitar.
Rakor mengangkat tema “Mengawal Pencapaian Tujuan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas di Pemerintah Kabupaten Blitar”. Forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas, memiliki target terukur, serta didukung penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dalam arahannya, Rijanto menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai dasar keberhasilan pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta menyusun program dengan sasaran dan indikator yang jelas agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Perencanaan dan penganggaran harus benar-benar terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, rekomendasi dari BPKP menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Blitar,” ujar Rijanto.
Dalam kesempatan tersebut, BPKP Perwakilan Jawa Timur turut menyampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran Pemkab Blitar. Dari evaluasi itu, terdapat empat rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Pertama, memperbaiki desain intervensi perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan atau *critical success factor*.
Kedua, menyusun sasaran, target, dan indikator berdasarkan prinsip SMART, yakni spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, serta memiliki batas waktu yang jelas.
Ketiga, menyelaraskan sasaran, target, dan indikator pembangunan secara berjenjang atau *cascading*. Penyelarasan ini harus dilakukan mulai dari prioritas pembangunan nasional dan daerah hingga perangkat daerah yang bertanggung jawab menjalankan program.
Keempat, mengintegrasikan manajemen risiko sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program, hingga proses pengendalian.
Keempat rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Blitar untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus mengantisipasi potensi ketidaktepatan dalam pelaksanaan program.
Rijanto berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP secara konkret dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Pemkab Blitar menargetkan perbaikan tata kelola tersebut mampu mendorong efektivitas pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. **