Kasus MHAQ Menuju MDP, Kuasa Hukum Desak Dugaan Malapraktik RSUD Pemalang Naik Penyidikan

by Usman
0 comments

BERITABERSATU.COM, Pemalang – Dugaan malapraktik RSUD dr. M. Ashari Pemalang dalam penanganan medis MHAQ alias Aqib, bocah SD korban perundungan yang meninggal dunia, terus bergulir. Kuasa hukum keluarga mengapresiasi perkembangan penyelidikan, tetapi mendesak polisi segera mengajukan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Desakan tersebut disampaikan tim kuasa hukum keluarga dari Master Justice Law Office, Huseinda Kusuma, setelah menerima dua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Pemalang.

Kedua surat tersebut masing-masing bernomor B/352/X/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2026 dan B/387/XI/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 10 November 2026.

Dalam SP2HP terbaru, penyidik menyampaikan telah meminta klarifikasi kepada kedua orang tua korban, dokter penanggung jawab pelayanan, serta sejumlah dokter dan perawat yang menangani MHAQ selama menjalani perawatan. Penyidik juga mencantumkan rencana pengajuan permohonan rekomendasi kepada MDP.

“Kami mengapresiasi langkah penyidik Polres Pemalang yang terus melakukan pendalaman. Keterangan keluarga, dokter, dan perawat sudah dimintai. Bahkan, dalam SP2HP terbaru sudah dicantumkan rencana permohonan rekomendasi kepada MDP,” kata Huseinda dalam keterangan persnya, Kamis (19/11/2026).

Meski mengapresiasi perkembangan tersebut, Huseinda meminta penyidik segera merealisasikan pengajuan rekomendasi MDP agar proses hukum tidak berlarut-larut.

“Kami berharap permohonan rekomendasi MDP segera diajukan. Keluarga membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum atas laporan dugaan kesalahan penanganan medis ini,” tegasnya

Huseinda mengungkapkan, sejauh ini penyidik telah memeriksa lima saksi yang diajukan tim kuasa hukum keluarga. Para saksi mengetahui rangkaian peristiwa yang dialami korban, termasuk kejadian perdarahan.

Selain itu, pihaknya menyoroti hasil autopsi yang menyebutkan penyebab kematian MHAQ adalah kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan perdarahan saluran cerna.

Menurutnya, hasil autopsi tersebut perlu didalami bersama keterangan saksi untuk menguji kesesuaian diagnosis dan tindakan medis yang diberikan kepada korban.

“Kami menduga terdapat kesalahan diagnosis yang berdampak pada ketidaktepatan penanganan medis. Karena itu, seluruh rangkaian pelayanan terhadap korban harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.

Dia menegaskan, dugaan tersebut harus diuji berdasarkan fakta medis, rekam medis, keterangan saksi, dan hasil autopsi.

“Apakah penanganannya sudah sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau tidak, harus diperjelas,” lanjut Huseinda.

Lebih lanjut, Huseinda menjelaskan mekanisme permohonan rekomendasi MDP diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketentuan tersebut mengatur penyidik dapat meminta rekomendasi MDP melalui permohonan tertulis untuk menilai kesesuaian praktik tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dia juga menyoroti Pasal 308 ayat (7) yang mengatur batas waktu pemberian rekomendasi paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima MDP. Sementara ayat (8) mengatur konsekuensi apabila rekomendasi tidak diberikan dalam tenggat tersebut.

“Undang-undang sudah mengatur batas waktunya, paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima MDP. Apabila rekomendasi tidak diberikan dalam tenggat tersebut, terdapat ketentuan bahwa rekomendasi dianggap telah diberikan untuk dapat dilakukan penyidikan,” jelasnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta Polres Pemalang memberikan kejelasan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan permohonan rekomendasi oleh MDP.

“Kami meminta kejelasan kapan permohonan rekomendasi dikirim dan diterima MDP. Ini penting agar keluarga bisa mengetahui perkembangan sekaligus memantau batas waktu yang diatur undang-undang,” ungkapnya.

Huseinda berharap penyelidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, tetapi segera berlanjut pada kepastian hukum atas dugaan kesalahan penanganan medis tersebut.

“Lima saksi sudah diperiksa, bukti terkait perdarahan telah diserahkan, dan hasil autopsi juga sudah ada. Kami berharap tahapan berikutnya segera dituntaskan,” katanya.

“Harapan keluarga adalah mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kami meminta dugaan kesalahan penanganan medis ini diusut secara profesional, transparan, dan tuntas,” pungkas.

(Daeng)

You may also like