Beritabersatu.com, Blitar – Sidang kode etik terhadap seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial Aiptu D.W. mengungkap sejumlah keterangan terkait dugaan hubungan dengan seorang perempuan berinisial F.F., yang diketahui merupakan istri anggota TNI berinisial Kopda B.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritabersatu.com dari sumber terkait, dugaan hubungan tersebut terjadi pada Juni 2026. Dalam keterangan yang disebut muncul selama persidangan, pertemuan keduanya dikabarkan berlangsung sebanyak 19 kali di sejumlah lokasi, di antaranya hotel di wilayah Blitar dan rumah kontrakan.
Meski demikian, informasi mengenai jumlah pertemuan dan lokasi tersebut masih memerlukan penjelasan serta konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Keterangan yang muncul dalam persidangan perlu ditempatkan sesuai konteks pemeriksaan dan tidak serta-merta dimaknai sebagai kesimpulan di luar proses hukum yang berlaku.
Sidang kode etik tersebut digelar di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota, Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan itu, Aiptu D.W. dikabarkan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Namun, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, anggota yang bersangkutan menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dan berencana menempuh upaya banding.
Proses banding itu disebut akan berlangsung melalui mekanisme internal Polri dalam jangka waktu sekitar satu bulan setelah putusan tingkat pertama.
Dengan adanya upaya tersebut, perkembangan perkara masih perlu ditunggu hingga seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku selesai dilaksanakan.
Sementara itu, pihak Polres Blitar Kota belum memberikan keterangan terperinci mengenai hasil persidangan maupun dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap Aiptu D.W.
Saat dikonfirmasi mengenai putusan sidang kode etik tersebut, Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul mengaku belum mengetahui secara pasti hasil persidangan.
“Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan ke atasan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Keterangan resmi dari Polres Blitar Kota diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai perkara tersebut, termasuk materi pelanggaran yang diperiksa, dasar penjatuhan sanksi PTDH, serta mekanisme dan perkembangan upaya banding.
Di sisi lain, hak anggota yang bersangkutan untuk menggunakan mekanisme keberatan atau banding sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Polri tetap harus dihormati.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut penerapan kode etik profesi di lingkungan kepolisian. Namun, penyampaian informasi kepada publik tetap harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta menghormati hak semua pihak yang terkait.**