BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Puluhan aktivis dan komunitas di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyoroti kinerja Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Evaluasi tersebut mengemuka di acara halal bihalal lintas aktivis yang digelar di Omah Dawet Ayu, Banjarnegara, Minggu (12/4/2026).
Acara yang dihadiri sekitar 68 orang ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi ajang diskusi dan evaluasi kritis terhadap arah kebijakan pemerintah daerah saat ini.
Aktivis dari Forum Kebangkitan Banjarnegara dan Bangsa (FKBB), Wahono, menilai kinerja Pemkab Banjarnegara masih belum optimal. Ia menyoroti lemahnya konektivitas antara program di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
”Terkait problem besar Banjarnegara seperti pengangguran, kemiskinan, hingga kesehatan, ini belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, bupati dan wakil bupati masih terlalu fokus pada infrastruktur,” ujar Wahono.
Menurut Wahono, ketimpangan prioritas ini perlu dikritisi bersama agar arah pembangunan Banjarnegara bisa lebih sejalan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi.
Sementara itu, senada disampaikan oleh Setyo Bangun Suharto, aktivis dari Forum Banjarnegara Berpikir (Forbakir). Ia menilai kepemimpinan saat ini lamban dalam menerjemahkan dan memanfaatkan program pemerintah pusat yang sebetulnya bisa menjadi keuntungan daerah.
Bangun mencontohkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan UMKM lokal.
”Pemda kurang cepat memanfaatkan hal ini. Intervensinya lambat, sehingga masyarakat akhirnya harus bergerak sendiri. Selain itu sense of crisis, pemimpin daerah juga terlihat lemah. Seakan-akan mengukur kondisi masyarakat dengan standar mereka sendiri,” ungkap Bangun.
Terkait slogan “Banjarnegara Maju dan Sejahtera”, Bangun menganggap hal tersebut sejauh ini baru sebatas jargon. Menurutnya, program yang ada belum terindikasi kuat mengarah pada kesejahteraan, terlebih Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjarnegara masih tergolong terendah di Jawa Tengah.
Apresiasi Penanganan Bencana
Meski melontarkan sejumlah kritik, ia juga tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab, khususnya dalam hal kedaruratan.
Bangun mengacungi jempol atas kesigapan pemerintah daerah dalam merespons bencana, seperti penanganan tanah longsor di Situkung, serta perbaikan jembatan dan jalan yang rusak akibat faktor alam.
Namun, ia juga memberikan catatan penting terkait perbaikan infrastruktur jalan. Ia meminta agar kepala daerah tidak berlindung di balik pembagian kewenangan administratif saat merespons keluhan warga.
”Kalau ada jalan desa, jalan provinsi, atau jalan nasional rusak di Banjarnegara, lalu dijawab ‘itu bukan kewenangan bupati’, ini salah. Sebagai kepala daerah dan pemangku kesatuan wilayah, kerusakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab moral bupati untuk diselesaikan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) per 10 April 2026, UMK Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar Rp2.327.813.
Sementara itu, data BPS Kabupaten Banjarnegara (Agustus 2025) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,39 persen. Angka ini turun tipis 0,18 persen dibandingkan Agustus 2024 (5,57 persen).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik menjadi 73,92 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 582.693 orang.
Sektor pertanian tercatat menjadi pahlawan penyerapan tenaga kerja di Banjarnegara dengan menyumbang peningkatan terbesar, yakni sebanyak 17.762 pekerja baru.
(Arf/Beritabersatu)
