BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi dinamika politik dan keamanan nasional terkini. Mengusung tema “Indonesia Menggugat”, organisasi mahasiswa berlambang banteng ini menuntut evaluasi total terhadap institusi Polri dan Kementerian HAM.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi Istana Negara dan Gedung MPR/DPR/DPD RI untuk menyampaikan tuntutan ideologis tersebut secara langsung.
GMNI Jaktim menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Januari lalu yang menyebut “lebih baik menjadi petani”. Jansen menilai pernyataan tersebut harus dimaknai sebagai refleksi jujur atas disorientasi fungsi Polri saat ini.
“Petani dalam Marhaenisme adalah simbol kedaulatan. Jika Kapolri merasa bertani adalah pengabdian paling jujur, kami mendukung itu secara simbolik. Ini lebih terhormat daripada membiarkan institusi Polri terseret terlalu jauh ke urusan domestik seperti dapur umum atau bansos yang mengaburkan tugas pokok sebagai penegak hukum,” ujar Jansen dalam keterangannya, Kamis (26/2).
Selain masalah orientasi Polri, GMNI Jaktim mengecam keras dugaan penganiayaan oleh oknum aparat yang menewaskan Arianto Tawakal, seorang pelajar MTs di Kota Tual pada 19 Februari 2026.
Tragedi ini, menurut Jansen, berbanding terbalik dengan narasi yang dibangun oleh Menteri HAM Natalius Pigai. GMNI Jaktim mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Pigai dari jabatannya.
“Menteri HAM justru melabeli kritik masyarakat terhadap program pemerintah sebagai sikap anti-HAM. Ini logika yang terbalik dan berbahaya bagi demokrasi. Kami minta Presiden memecat Menteri HAM karena gagal menjadi pagar pembatas kekuasaan dan justru mempersempit ruang kritik,” tegasnya.
Lima Poin Tuntutan GMNI Jakarta Timur, yakni:
1. Mendukung Kapolri menjadi petani sebagai bentuk fokus kembali ke khitah penegakan hukum.
2. Usut tuntas dan transparan kasus kematian pelajar di Kota Tual oleh oknum aparat.
3. Mengutuk stigmatisasi kritik publik yang dilakukan oleh pejabat negara.
4. Mendesak Presiden Prabowo memecat Menteri HAM Natalius Pigai.
5. Evaluasi menyeluruh terhadap profesionalisme aparat dan supremasi sipil.
Jansen menambahkan, pihaknya tengah berupaya melakukan audiensi dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang juga merupakan wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur.
“Kami ingin mempertanyakan komitmen Polri dan Kementerian HAM secara langsung di parlemen. Hak asasi adalah amanah konstitusi, bukan instrumen untuk membungkam rakyat. Perjuangan Marhaenis tidak akan berhenti selama hak hidup belum dijaga sepenuhnya,” pungkas Jansen. (**)
