Beritabersatu.com, Blitar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar, Jairi Irawan, menggelar diskusi bersama awak media se-Blitar Raya di Hall Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai platform media, baik cetak, online, televisi, dan radio. Salah satu bahasannya adalah tentang peran media di era digital dan derasnya arus informasi di media sosial.
Dalam pemaparannya, Jairi Irawan menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun literasi publik di tengah maraknya disinformasi.
“Di era digital saat ini, kecepatan informasi sering kali mengalahkan akurasi. Di sinilah peran media profesional sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jairi.
Menurutnya, perkembangan platform media sosial telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Jika dahulu publik lebih mengandalkan media arus utama, kini informasi dapat tersebar luas hanya melalui satu unggahan di media sosial.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi insan pers. Tantangan karena maraknya hoaks dan opini yang tidak berbasis data, namun juga peluang untuk memperluas jangkauan pemberitaan melalui optimalisasi kanal digital.
“Media harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan tetap menjadi pondasi utama,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Dalam forum tersebut, para jurnalis juga menyampaikan berbagai pandangan, mulai dari persoalan keberlanjutan bisnis media, persaingan dengan konten kreator independen, hingga pentingnya kolaborasi antara legislatif dan media dalam menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat.
Jairi Irawan menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dan transparan dengan media. Ia berharap hubungan antara legislatif dan pers tetap terjaga dalam koridor profesionalisme dan independensi.
“Media bukan alat kekuasaan, tetapi mitra kritis. Kritik yang konstruktif justru menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan,” imbuhnya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara wakil rakyat dan insan pers dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus media sosial. (Zan)
