Beritabersatu.com, Blitar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak justru berubah menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, menjadi sasaran kritik tajam setelah menu MBG yang disajikan, menuai gelombang penolakan dari siswa dan wali murid.
Alih-alih menyajikan menu yang ramah anak, SPPG Kuningan Kanigoro justru membagikan satu porsi nasi tiwul, satu butir telur rebus, satu bungkus keripik tempe, parutan keju, satu kotak susu, serta empat buah anggur. Pemilihan tiwul sebagai pengganti nasi putih inilah yang memantik polemik besar.
Bagi masyarakat Jawa, tiwul bukan sekadar makanan alternatif. Ia kerap dilekatkan dengan simbol masa sulit, makanan prasejahtera, ketika beras menjadi barang mahal dan langka, terutama di wilayah pegunungan. Lebih dari itu, tiwul jelas bukan menu yang akrab di lidah anak-anak sekolah dasar.
Penolakan pun terjadi secara nyata di lapangan. Contohnya di SD Aisyiyah Jatinom, hampir seluruh siswa menolak memakan menu nasi tiwul tersebut. Fakta ini diungkap langsung oleh Guru Koordinator MBG SD Aisyiyah Jatinom, Endang.
“Pertama kali menerima kami kaget. Lho kok tiwul, ini kaya lansia saja. Ketika dibagikan, ya anak-anak banyak yang nggak suka. Kalau tiwul ya jangan lah, kasihan anak-anak,” ujarnya kepada awak media, Kamis (5/2/2026).
Penolakan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam perencanaan menu. MBG bukan sekadar soal kandungan gizi di atas kertas, tetapi juga soal penerimaan, kebiasaan makan, dan psikologi anak. Tanpa itu, makanan bergizi hanya akan berakhir di tempat sampah.
Nada kekecewaan serupa datang dari para orang tua siswa. Mereka menilai menu nasi tiwul sama sekali tidak relevan untuk anak usia sekolah.
“Masa anak SD dikasih tiwul, ya pasti nggak mungkin dimakan. Kalau begini kan jadi mubazir. Beda sama kita yang sudah dewasa. Lek ngene iki, sing doyan yo wong tuwo ne pak (kalau seperti ini, yang makan orang tuanya),” kata Novita, salah satu wali murid.
Kritik bahkan mengarah pada potensi pemborosan anggaran negara. Tujuan utama MBG adalah memastikan asupan gizi anak terpenuhi. Namun ketika makanan ditolak dan tidak dimakan, maka yang terjadi bukan pemenuhan gizi, melainkan anggaran negara yang terbuang sia-sia.
“Saran saya jangan diulangi lagi menu tiwul ini. Percuma, anak-anak sekarang nggak ngerti tiwul, pasti nggak dimakan. Cari menu yang umum saja, supaya nggak buang-buang uang negara,” tegas Sofyan, wali murid lainnya.
Di tengah derasnya kritik, pihak SPPG Kuningan Kanigoro mencoba membela diri. Asisten Lapangan SPPG Kuningan Kanigoro, Darul Asrori, berdalih bahwa pemilihan tiwul bertujuan mengenalkan makanan tradisional kepada generasi muda serta sebagai alternatif karbohidrat selain nasi putih.
“Pertanyaan saya, apakah tiwul itu sebagai makanan kelas bawah? Padahal kandungan gizinya juga banyak. Tiwul kami gunakan untuk alternatif karbohidrat selain nasi putih,” ujarnya.
Ia bahkan mengklaim bahwa pemilihan menu tersebut sejalan dengan anjuran Badan Gizi Nasional (BGN). “Dari BGN juga menganjurkan untuk pengenalan makanan tradisional. Salah satunya yang kita pilih, ya tiwul ini,” tambahnya.
Senada, Ahli Gizi SPPG Kuningan Kanigoro, Pepsi Maharani, menegaskan bahwa secara teoritis tiwul memiliki kandungan gizi yang baik, tinggi karbohidrat dan protein, serta rendah gula.
“Tiwul itu tinggi protein dan karbohidrat. Tujuh puluh lima persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari tiwul bisa menyerap 15 persen kebutuhan tubuh. Selain mengenyangkan lebih cepat, tiwul juga rendah gula,” jelasnya.
Namun argumentasi gizi tersebut justru memperlihatkan jarak antara teori dan realita. Sebagus apa pun nilai gizi suatu makanan, ketika tidak dimakan oleh penerima manfaat—terutama anak-anak—maka seluruh klaim tersebut menjadi tidak relevan.
Kasus ini menegaskan satu hal krusial: SPPG Kuningan Kanigoro dinilai gagal membaca konteks sosial, budaya, dan psikologis penerima manfaat. Program nasional dengan anggaran besar seharusnya dijalankan dengan kehati-hatian tinggi, bukan dengan eksperimen menu yang berujung penolakan massal.
Jika kejadian serupa terus terulang, bukan hanya kepercayaan publik terhadap SPPG yang runtuh, tetapi juga citra Program MBG secara keseluruhan. Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait patut melakukan evaluasi serius sebelum MBG benar-benar berubah dari solusi gizi menjadi simbol pemborosan anggaran negara. (Zan)
