Sarasehan Publik, Aktivis dan Legislator Banjarnegara Dorong Penguatan Pendidikan Politik

by Syamsuddin
0 comments

BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Aktivis sekaligus pendiri Forum Kebangkitan Banjarnegara dan Bangsa, Wahono, menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai salah satu kunci untuk memperkuat posisi politik Banjarnegara di tingkat nasional.

Menurutnya, ketiadaan wakil daerah di DPR RI menjadi salah satu faktor yang berdampak pada sempitnya ruang fiskal di Kabupaten Banjarnegara.

Hal itu disampaikan olehnya dalam kegiatan Sarasehan Publik yang digagas oleh Forum Demokrasi (Fordem) Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha, Jumat (17/10/2025) malam.

Dalam pandangan terbukanya, Wahono menilai bahwa kondisi fiskal daerah tidak bisa hanya disalahkan kepada pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Ruang fiskal Banjarnegara tahun ini menyempit, menurut saya, adalah warisan dari kesalahan kita semua. Karena kita belum menyiapkan pondasi politik yang kuat,” ujar Wahono, dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Wahono menilai, dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 800 ribu orang, seharusnya Banjarnegara mampu memiliki perwakilan di DPR RI.

Iapun menegaskan, keberadaan wakil rakyat di tingkat pusat akan membuka akses fiskal bagi Kabupaten Banjarnegara

“Dengan DPT sebanyak itu, mestinya Banjarnegara bisa punya empat wakil di DPR RI. Tapi faktanya, sekarang kita tidak punya satupun. Padahal, kehadiran mereka akan membuka ruang fiskal untuk daerah,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu akar masalahnya adalah rendahnya pendidikan politik di masyarakat.

Menurutnya, setiap partai politik sebenarnya memiliki alokasi dana pendidikan politik yang semestinya dimanfaatkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar lebih memilih putra daerah.

“Kalau DPT kita 800 ribu, dan yang memilih 700 ribu orang, dengan hitungan dana Rp500 per suara saja, sudah ada Rp350 juta. Seharusnya dana itu bisa digunakan untuk pendidikan politik agar masyarakat punya rasa bangga dan solidaritas memilih wakil dari Banjarnegara sendiri,” jelasnya.

Wahono menilai bahwa pendidikan politik harus diarahkan untuk membangun rasa kepemilikan terhadap daerah.

Ia menyebutnya sebagai “pendidikan politik rasa primordialis” yang bertujuan membangun kecintaan dan kebanggaan terhadap Banjarnegara.

Legislator Demokrat: Pendidikan Politik Harus Melahirkan Kader Visioner

Menanggapi pandangan tersebut, Anggota DPRD Banjarnegara dari Fraksi Demokrat, Slamet, mengakui bahwa pendidikan politik memang menjadi agenda penting setiap partai.

Menurutnya, di Banjarnegara terdapat sepuluh partai politik yang setiap tahun menerima anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan politik.

“Setiap tahun partai politik mendapatkan alokasi anggaran untuk pendidikan politik. Kegiatan ini diarahkan agar kader-kader partai memiliki kedewasaan politik dan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Slamet.

Slamet mengakui bahwa ketiadaan wakil Banjarnegara di DPR RI memang berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Ia menilai, di masa lalu, adanya wakil dari Banjarnegara di parlemen pusat mampu membawa banyak program pembangunan ke daerah.

“Lima tahun lalu, saat Banjarnegara punya wakil di DPR RI, banyak program pusat yang bisa dibawa ke daerah, seperti pembangunan rumah dan jalan penghubung. Sekarang dampaknya baru terasa, karena tidak ada lagi representasi kita di sana,” ujarnya.

Oleh karena itu, Slamet berharap agar sistem politik ke depan dapat lebih terbuka dan memberi ruang bagi figur-figur potensial dari Banjarnegara untuk berkompetisi secara sehat.

“Banyak tokoh Banjarnegara yang sebenarnya punya potensi dan visi, tapi tidak punya ruang untuk maju. Ke depan, sistem politik perlu memberi kesempatan lebih luas agar mereka bisa berperan di legislatif,” katanya.

Selain itu, Slamet juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada program Rumah Kreasi yang berfokus pada penguatan pendidikan politik dan pengembangan keterampilan masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan bisnis digital serta berbagai kegiatan kewirausahaan.

“Kami ingin pendidikan politik tidak hanya berhenti pada teori, tapi juga melahirkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Banjarnegara untuk ikut berpartisipasi,” pungkasnya.

Penulis : Arief Ferdianto