BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau Kabupaten Banjarnegara menggelar audiensi bersama sejumlah pihak di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banjarnegara, Kamis (9/10/2025).
Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait mutu makanan, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan.
Ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara, Prakas Pamuji Wijaya, menyebut langkah ini diambil setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kelayakan menu MBG di beberapa sekolah.
“Kami menekankan pentingnya kelayakan gizi dan mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Program ini tidak cukup hanya memenuhi unsur gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi,” ujar Prakas kepada wartawan.
Selain persoalan gizi, DPC LSM Harimau Kabupaten Banjarnegara juga menyoroti potensi monopoli dalam pengadaan bahan pangan.
“Kami meminta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Indakop) Banjarnegara memperketat pengawasan terhadap harga bahan pangan agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan,” tegasnya.
Lebih jelas, Prakas juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran program MBG. Sebagai informasi, anggaran per porsi MBG ditetapkan berbeda berdasarkan jenjang pendidikan, yakni Rp8.000 untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD, dan Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA/SMK.
LSM Harimau juga mempertanyakan detail pembagian dana dari total anggaran Rp15.000 per porsi. “Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5.000 digunakan untuk biaya operasional dan lainnya. Kami berharap sisanya benar-benar dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi dan layak dikonsumsi,” jelas Prakas.
Ia juga memberi tenggat waktu kepada para stakeholder agar segera melakukan evaluasi. “Jika dalam dua hari tidak ada langkah perbaikan yang nyata, kami siap menyampaikan pendapat di depan Kantor Bupati dan DPRD Banjarnegara,” ujarnya.
DPRD Akui Program MBG Masih Dihadapkan Banyak Kendala
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, mengakui program Makan Bergizi Gratis merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh pihak.
“Program ini adalah upaya besar untuk menyiapkan generasi emas 2045. Karena itu, pelaksanaannya harus melibatkan semua elemen masyarakat agar lebih tertata dan terukur,” kata Anas.
DPRD, lanjutnya, mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan memperjelas tanggung jawab pelaksana.
“Setelah Satgas terbentuk, kami berterima kasih karena koordinasi mulai membaik. Kami berharap dengan struktur ini, pelaksanaan di lapangan lebih efisien dan transparan,” imbuhnya.
Meski begitu, Anas mengakui masih banyak kendala di lapangan. “Sebagian besar dapur penyedia makanan belum sepenuhnya siap beroperasi. Kondisi ini masih dalam tahap percepatan, dan dari Komisi IV juga sudah beberapa kali turun memantau,” ujarnya.
BGN Akui Masih Banyak Kekurangan
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banjarnegara, Irma Lusita, mengapresiasi langkah LSM Harimau sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG.
“Kami berterima kasih atas terselenggaranya audiensi tersebut. Ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan turut melakukan evaluasi serta monitoring terhadap pelaksanaan program, tidak hanya dari pihak kami sebagai pelaksana SPPG, tetapi juga dari masyarakat luas,” ungkapnya.
Irma menyebut hasil audiensi ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Banjarnegara.
“Kami berharap hasil diskusi hari ini dapat menjadi masukan berharga, agar kualitas pelaksanaan MBG ke depannya semakin lebih baik,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan terkait masih minimnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan program MBG, Irma menjelaskan bahwa Banjarnegara saat ini masih dalam tahap percepatan pembangunan dapur penyedia makanan.
“Banjarnegara termasuk daerah yang masih dalam tahap percepatan. Di beberapa kabupaten lain, dapur MBG sudah mencapai 100 unit, sementara di Banjarnegara baru sekitar 26 dapur yang aktif. Jadi, penyebaran informasi pun belum seluas daerah lain,” jelasnya.
Untuk meningkatkan transparansi, Irma mengungkapkan rencana agar setiap dapur pelaksana MBG memiliki akun media sosial resmi yang menampilkan menu harian dan aktivitas penyajian makanan.
“Nantinya di setiap SPPG akan memiliki kanal informasi sendiri. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat menu harian dan ikut memantau pelaksanaan program secara terbuka,” ujar Irma.
Terkait temuan adanya menu makanan yang kurang layak alias basi, Irma tidak menampiknya. “Kami mohon maaf atas kejadian tersebut. Kami akan pastikan ke depan tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola dapur hingga tenaga distribusi, sehingga koordinasi dan pengawasan masih perlu diperkuat.
“Dalam operasional SPPG ini banyak pihak yang terlibat, jadi memang perlu waktu untuk penataan. Namun kami berkomitmen agar pelaksanaannya terus membaik,” kata Irma.
Irma juga mengakui bahwa pada awal MBG berdiri, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, termasuk dengan Dinas Kesehatan.
“Benar, pada awalnya koordinasi memang belum intensif. Namun saat ini sudah jauh lebih baik, terutama setelah adanya percepatan pembuatan Standar Layanan Hidangan Sehat (SLHS). Kami kini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan didampingi langsung oleh Ketua Satgas MBG,” jelasnya.
Penulis : Arief Ferdianto
