HIMPAUDI Banjarnegara: Segera Revisi UU Guru – Dosen dan Sisdiknas

by Syamsuddin
0 comments

NJARNEGARA, BERITABERSATU – Ribuan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) se-Kabupaten Banjarnegara, memadati Alun-alun Banjarnegara, Sabtu (4/10/2025).

Mereka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 HIMPAUDI penuh dengan semangat kebersamaan, dan harapan besar terhadap masa depan profesi guru PAUD di Indonesia.

Sedikitnya 1.278 Laskar HIMPAUDI hadir dalam acara yang bertemakan “Dua Dekade HIMPAUDI Membersamai PTK PAUD Wujudkan Kesetaraan dan Kesejahteraan.

Ketua HIMPAUDI Banjarnegara, Giriningsih Purwatin, S.Pd., menyampaikan bahwa momentum dua dekade ini harus menjadi tonggak perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak guru PAUD.

“Kami berharap pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang (UU) Sisdiknas 2003 serta UU Guru dan Dosen. Revisi ini sangat penting, agar guru PAUD memperoleh kesetaraan dan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Senada, Ketua Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Tengah, Rusmanto, S.Pd., menegaskan bahwa perjuangan ini sudah lama digaungkan. Pihaknya bahkan telah enam kali melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI untuk mendorong revisi regulasi.

“Guru PAUD tidak setengah-setengah dalam mengabdi. Mereka hadir sejak pukul 07.00 hingga siang hari, berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan, termasuk akreditasi. Dedikasi mereka total untuk melahirkan generasi emas Indonesia,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Drs. Indarto, M.Si, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi mendalam atas perjuangan para pendidik PAUD.

“Guru PAUD adalah sahabat dan penguat. Perjuangan mereka mulia dan tidak boleh berhenti. Guru PAUD adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan setia memberikan pondasi pendidikan sejak dini,” kata Indarto.

Indarto juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan guru PAUD. Ia berharap peringatan HUT ke-20 HIMPAUDI menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat.

(Arief/Mjp)