BERITABERSATU.COM, BONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko bagi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Helios, Jalan Langsat, Watampone, Selasa (30/9/2025).
Bimtek ini terselenggara berkat kerja sama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah.
Plt. Inspektur Daerah Bone, Essau Stevanus Jalub Huwae, S.IP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa bimtek ini bukan semata-mata untuk meningkatkan nilai evaluasi SPIP, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman dan penerapan manajemen risiko secara nyata di setiap sektor pemerintahan.
“Harapan kita, Bone tetap berada pada level 3 penuh atau standar nasional pada penilaian SPIP 2025. Namun lebih penting dari itu, kegiatan ini harus mampu mendorong terciptanya pola kerja yang efisien, efektif, akuntabel, dan patuh regulasi,” ujar Essau.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal, dalam sambutannya menekankan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Dengan keterbukaan ini, rakyat sebagai pemilik mandat negara tentu berhak menilai apa yang kita kerjakan. Pemerintahan tidak boleh hanya berjalan di atas kertas, tapi juga harus bisa dilihat dari hasilnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi ke depan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan zaman.
“Kita tidak bisa lagi hanya duduk di kantor. Pemerintah harus aktif menjalin komunikasi dua arah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat punya hak, tapi juga punya kewajiban,” tambahnya.
Wabup Andi Akmal juga menyoroti pentingnya sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah yang hingga kini dinilai belum maksimal.
“Saya resah melihat pendapatan daerah kita yang masih belum optimal, padahal beban belanja kita sangat besar. Kepala OPD diberi tunjangan dan fasilitas bukan tanpa alasan, ada risiko besar yang harus dihadapi. Maka, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya eksekutif,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia merencanakan untuk menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bone guna memberikan pemahaman kepada aparat serta wajib pajak terkait pengelolaan pendapatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pengendali teknis BPKP, Heri Jumpono Kurniawan beserta tim, para kepala OPD, sekretaris dinas, PPTK, serta undangan lainnya dari lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
Laporan : Suparman Warium
