BERITABERSATU.COM—Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menyambangi DPRD Pemalang, Rabu (17/9/2025). Mereka mengadu nasib setelah gagal menjadi ASN PPPK Paruh Waktu akibat mendaftar CPNS.
Kedatangan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-BKN Gagal CPNS itu hanya disambut salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso. Sikap berani dan empatinya menjadi oase bagi para honorer yang merasa diabaikan.
Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Honorer Non-BKN Gagal CPNS, Dedi mengaku kecewa karena tidak bisa terakomodir PPPK Paruh Waktu akibat aturan seleksi ASN.
Dedi menyebut, sosialisasi tentang seleksi PPPK Tahap II yang bisa diikuti oleh tenaga honorer non-database baru diketahui setelah banyak dari tenaga honorer sudah terlanjur mendaftar CPNS.
Hal ini membuat kesempatan mengikuti PPPK hilang karena sistem tidak mengizinkan pendaftar ganda. Jadwal pendaftaran CPNS juga dibuka lebih dahulu dibandingkan PPPK. Informasi yang beredar didaerah menyebutkan bahwa PPPK Tahap I hanya untuk honorer yang sudah masuk database BKN.
“Karena itu, banyak honorer non-database, termasuk yang sudah berusia 34 tahun pada 2024, memilih mendaftar CPNS agar tidak kehilangan kesempatan,” jelas Dedi.
“Namun, setelah mendaftar CPNS, sistem SSCASN otomatis mengunci NIK kami, sehingga tidak bisa lagi ikut PPPK Tahap I,” imbuhnya.
Sementara itu anggota aliansi, Tyas Wulansi, meminta DPRD Pemalang untuk bisa mencari jawaban terkait kejelasan nasib mereka kedepan, setelah tak terakomodir PPPK Paruh Waktu.
“Kami itu bekerja dengan perasaan was-was, karena kontrak kita per-Desember 2025 selesai. Jadi kalau kami tidak terakomodir, maka 2026 kita mungkin dirumahkan.” jelasnya.
Maka itu, Tyas dan kawan-kawan meminta ada kejelasan mengenai lanjut atau tidaknya kontrak mereka. Ia berharap, walau tak terakomodir PPPK Paruh Waktu, kontrak honorer berlanjut.
“Minimal sekali kami diberikan kesempatan, untuk bisa berlanjut, sehingga tahun depan ketika ada seleksi lagi kami bisa mengikuti.” pungkasnya
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso satu-satunya anggota legislatif yang menyambut kedatangan mereka berjanji akan memperjuangkan nasibnya.
“Saya secara pribadi, sekaligus sebagai Anggota DPRD Pemalang, akan selalu pasang badan dan menjadi garda depan untuk memperjuangkan nasib para honorer,” tegasnya.
Politis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan aktivis pendiri Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) itu, menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tidak bisa begitu saja merumahkan para tenaga honorer.
Menurutnya, mereka adalah aset yang telah lama berkontribusi pada jalannya roda pemerintahan. Ia mendorong agar Bupati Pemalang segera mengambil kebijakan bijak, termasuk opsi perpanjangan kontrak, terutama jika regulasi dari pusat menghambat mereka untuk ikut seleksi kembali.
“Mereka tetap butuh bekerja, sementara pemerintah juga masih memerlukan tenaga mereka,” ujarnya.(*)
