PEMALANG,BB—Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pemalang mendampingi warga mengadvokasi penolakan rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sementara yang akan ditempatkan di Galian Tambang di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang.
Penolakan tersebut disampaikan dalam proses forum sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat di Balai Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Kamis (2/1/2025).
Forum tersebut dihadiri oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dandim, POLSEK Bantarbolang, Camat Pemalang, Kepala Desa Sambeng, PMII dan Masyarakat.
Dalam sosialisasi itu, warga tetap ngotot menolak perencanaan tempat pembuangan akhir sementara di desanya.
Salah satu warga setempat bernama Jamaludin yang hadir di forum tersebut menyampaikan tidak menerima tawaran rencana adanya tempat pembuangan akhir sementara di desanya.
“Kami selaku warga Sambeng tidak bisa menerima tawaran ini, dalam artian menolak keberadaan TPA yang akan ditempatkan di Desa Sambeng, karena akan ada dampak setelahnya seperti pencemaran air, oksigen dan potensi terserang penyakit,” tegasnya.
Sementara Ketua PC PMII Pemalang, M Adi Sahputra yang mengadvokasi warga desa Sambeng mengungkapkan
persoalan sampah yang hari ini sebagai momok keresahan masyarakat harus benar-benar diperhatikan secara serius oleh Pemkab Pemalang.
“Adanya kami sebagai implementasi dari pengabdian pada masyarakat, dan perlu kami sampaikan bahwa langkah sampah yang ditimbun itu bukan menjadi solusi untuk dilakukan,” ungkapnya.
Dirinya pun bersama warga meminta kepada pemerintah daerah agar desa Sambeng tidak dijadikan lokasi TPA sementara.
“Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa tidak bisa memaksakan hal tersebut dilakukan, pasalnya seluruh warga masyarakat Desa Sambeng sepakat menolak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pemalang, Mansur Hidayat mengatakan, semenjak bulan Juli TPA yang berada di Pesalakan ditutup, sampah di Kabupaten Pemalang mencapai 200 ton dalam seharinya. Dan sampai sekarang Pemerintah Pemalang tidak menemukan solusi yang tepat.
“Semenjak TPA Pesalakan ditutup, sampah di Kabupaten Pemalang telah mencapai 200 ton dalam seharinya, dan dari Juli hingga Desember Pemerintah Daerah belum menemukan solusi penyelesaian sampah ini,” ungkapnya.(usm)
