BONE, BB —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone melaksanakan sosialisasi pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di Salah satu hotel Watampone, Selasa (3/10/2023) tersebut, diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, TNI/Polri, dan Akademisi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi mengatakan, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi para pihak yang dilarang dalam kampanye. Salah satunya mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu 2024.
Terkait pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, lanjut Alwi, Bawaslu Kabupaten Bone sudah mengirim bebrapakali imbauan untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi netralitas ASN.
“Karena memang pemerintah daerah juga konsentrasi terhadap pengawasan netralitas ASN. Apalagi sebentar lagi memasuki tahapan kampanye dan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk netralitas ASN Kabupaten Bone Masuk pada zona Sedang sedangkan untuk tingkat Provinsi, Sulawesi Selatan pada zona rawan, untuk itu ASN, TNI dan Polri harus betul-betul netral dan tidak memihak salah satu peserta pemilu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, ciri memihak terletak pada kecenderungan. Karena Pegawai Negeri Sipil atau ASN disumpah atas nama negara untuk melayani seluruh masyarakat dan bukan melayani golongan tertentu saja.
Ketidak netral itu, kata Alwi, artinya keberpihakan ke salah satu partai, calon atau pasangan calon.
“Contoh sederhananya, seperti gestur tubuh yang seakan menunjukan simbol tertentu terhadap peserta pemilu. Dalam posisi ASN, tidak boleh menunjukan keberpihakan,”tegasnya.
Sebagai informasi, pada September 2022 silam, Bawaslu bersama dengan Kementerian PanRb, BKN, KASN, dan Kemendagri menerbitkan keputusan bersama sebagai upaya menjaga netralitas dalam menjaga pemilu dan pemilihan.
Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 s.d 2023 ARumahi. (Ril/Iwan Taruna)
