PEMALANG, BB – Pemerintah Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) mengggelar konsultasi daerah pendirian pusat informasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikan.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Pemalang pada Selasa (14/3/2023) tersebut, bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pekerja migran awak kapal perikanan di Kabupaten Pemalang.
Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Pemalang, Rosi Kartika Dewi saat membuka acara tersebut mengatakan pemerintah kabupaten terus berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Pemalang.
“Khususnya dalam mekanisme pelindungan dan penempatan tenaga kerja, pelayanan yang dimaksud adalah terkait dengan penempatan yang dilakukan secara legal serta pelindungan ketika terjadi suatu permasalahan,” ujarnya.
Rosi mengungkapkan di Kabupaten Pemalang terdapat 28 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdiri dari 1 P3MI pusat, 4 P3MI cabang dan 22 P3Mil Sektor Perikanan (Manning Agency).
Menurut data yang dihimpun melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO PMI) pada tahun 2022 tercatat sejumlah 892 warga Kabupaten Pemalang yang bekerja di luar negeri melalui P3MI.
“Dan dari rekapitulasi laporan penempatan melalui Manning Agency di Kabupaten Pemalang tercatat kurang lebih 2.596 Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan,” ungkapnya.
Diketahui PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, untuk itu pihaknya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan lebih khusus bermanfaat bagi warga Pemalang.
“Sehingga para pejuang devisa negara dapat bekerja secara Aman dan Nyaman dengan slogan Pergi Migran Pulang Jadi Juragan,” harap Rosi.
Sementara itu, Nasional Program Koordinator ILO, Muhammad Nur mengatakan secara khusus mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk bisa memberikan panduan bagi teman-teman calon ABK Migran untuk mendapatkan akses informasi Migrasi Aman .
“Jadi dalam konteks ini pendirian pusat informasi merupakan wadah bagi calon-calon pekerja migran khususnya para pekerja migran awak kapal perikanan,” tuturnya.
“Kemudian kalau ada informasi maning agency yang terigtrasi di pemerintahan. Termasuk juga kendala-kendala dalam mereka bekerja misalnya penanganan kasusnya. Ini kegiatan kolaborasi bersama pemerintah, swasta, dan juga serikat pekerja (ILO),” imbuhnya.
Dirinya berharap teman-teman pemerintah daerah bisa mendorong untuk bisa mengikuti prosedur instrumen kebijakan yang ada agar bisa beroperasi secara aman tanpa ada masalah.
Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut , Ketua Umum IMCAA, Hengky Wijaya, Sekjen Serikat Pekerja Buruh Indonesia, Bobi Anwar Marif, Dewan Pengawas Disnaker Jateng, Manda Andi F, Dosen Universitas Dipenogoro, Dr Jaka Aminta. (USM)
