PEMALANG, BB – Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang yang tersangkut kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret (MAW) Bupati Pemalang (non aktif) disinyalir sempat berkonsultasi pengajuan pensiun dini.
Hal tersebut diakui oleh Kepala Badan Kepegawian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang, Puntodewo saat ditemui awak media diruang kerjanya, Rabu (1/2/2023)
“Iya, ada yang kesini tanya (konsultasi) gimana caranya pengajuan pensiun dini, tapi saat itu, saya kebetulan lagi dinas ke luar. Jadi tidak ketemu saya,” ujar Puntodewo.
Disingung terkait jumlah pejabat yang berkonsultasi di Kantor BKD tersebut, Puntodewo menyebut ada sekitar tiga orang.
“Kalau yang berkonsultasi itu lebih dari 1 orang. Kurang lebih ada sekitar 3 orang,” ujar Kepala BKD Pemalang.
Namun demikian, Puntodewo enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang berkonsultasi terkait pengajuan pensiun dini tersebut. Ia pun menuturkan, hinggga kini pun mereka belum mengajukan permohonan secara resmi ke BKD Pemalang.
“Berkonsultasi sudah, tapi belum ada surat (permohonan) yang masuk ke saya,” tegas Puntodewo.
Mengenai status kepegawaian para pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka, BKD Pemalang mengedepankan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
“Karena di Indonesia menganut asas hukum praduga tidak bersalah, maka kami belum mengambil tindakan berkaitan status kepegawaian. Tindakan baru diambil manakala sudah ada ketetapan hukum atau bahasa hukumnya inkracht,” pungkasnya. (USM)
