BERITABERSATU.COM, Pemalang – Angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah daerah diminta tak lagi berkutat pada data, program seremonial, atau sekadar laporan, tetapi memastikan warga miskin benar-benar keluar dari kondisi rentan.
Pesan keras itu disampaikan Plt Bupati Pemalang Nurkholes dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9/2026).
“Pembangunan itu prinsipnya harus ada perubahan. Tidak stagnan di situ-situ saja. Harus ada perubahan,” tegas Nurkholes.
Ia bahkan memasang target ambisius agar angka kemiskinan Pemalang bisa ditekan hingga satu digit dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita berharap tahun 2026, 2027 sampai 2030 ini benar-benar berubah. Kemiskinan harus satu digit,” katanya.
Namun, target tersebut tak mungkin dicapai jika penanganan kemiskinan berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan persoalan kemiskinan bukan hanya urusan Dinas Sosial, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat.
“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa kemiskinan ditangani oleh Dinas Sosial saja,” ungkapnya.
Nurkholes juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada data desil. Menurutnya, angka statistik penting, tetapi tidak cukup untuk membaca persoalan warga hingga tingkat keluarga.
“Kalau kita hanya mendasarkan kepada desil, angka-angka itu saja, kebijakan tidak akan mampu sampai ke akar masalah,” katanya.
Ia meminta desa turun langsung memetakan kondisi warganya. Sebab, persoalan kemiskinan di lapangan sangat konkret, mulai rumah tidak layak huni, tidak memiliki jamban, hingga akses listrik yang masih bergantung kepada tetangga.
“Kita berharap ada pemantauan dari desa-desa terhadap yang miskin. Ini kebutuhannya apa? Kita prioritaskan, kemudian kita tumbuhkan kemandirian,” harapnya.
Nurkholes mendorong setiap desa memiliki target nyata. Salah satunya dengan memetakan sekitar 100 warga miskin, kemudian memberikan intervensi sesuai kebutuhan hingga mereka mampu mandiri.
“Kalau satu desa memetakan 100 orang saja, ini kebutuhannya apa? Kita prioritaskan. Kemudian kita tumbuhkan kemandirian,” terangnya.
Ia menilai keberhasilan 100 warga keluar dari kemiskinan dapat menjadi efek domino bagi masyarakat lainnya. Contohnya, pengembangan usaha konveksi di Ulujami yang awalnya hanya dijalankan satu orang hingga berkembang menjadi sentra ekonomi.
“Awalnya hanya satu orang. Kemudian beranak terus sehingga satu wilayah itu menjadi sentra. Nah, sentra-sentra seperti ini yang harus kita tumbuhkan di desa-desa kita,” ujarnya.
Nurkholes juga menyoroti potensi desa yang belum maksimal digarap. Menurutnya, pengembangan ekonomi tidak harus menunggu proyek besar. Potensi lokal, termasuk pariwisata dan UMKM, bisa menjadi pintu masuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Pariwisata itu identik dengan UMKM, dengan ekonomi paling bawah. Wisata yang dikembangkan tidak harus muluk-muluk atau yang besar-besar, tetapi bagaimana mampu meningkatkan apa yang ada di situ,” katanya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan banyaknya program yang dibuat pemerintah, melainkan berapa banyak warga yang benar-benar berubah dan mampu mandiri.
“Saya berharap strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bicara narasi, tetapi harus bicara konkret. Datanya mana? Kita selesaikan dengan cara apa?,” ungkapnya.
Nurkholes meminta hasil rakor segera diterjemahkan menjadi kerangka pembangunan yang terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat paling bawah.
“Program tahun 2027 harus benar-benar sampai kepada kebutuhan masyarakat yang diinginkan dan dibutuhkan paling bawah. Jangan hanya membuat kegiatan, tetapi pastikan ada perubahan di masyarakat,” tandasnya.(*)
