Beritabersatu.com, Blitar – Gaya kepemimpinan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba belakangan ini menuai sorotan tajam. Keduanya dinilai lebih sibuk menampilkan simbol-simbol pencitraan di ruang publik ketimbang menunjukkan kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kritik keras tersebut disampaikan Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo, yang menilai apa yang ditampilkan kedua pimpinan daerah itu menyerupai “drama kepemimpinan” yang dipertontonkan secara terbuka.
Menurut Prawoto, langkah Wali Kota yang memilih bersepeda ke kantor dengan dalih efisiensi, serta Wakil Wali Kota yang tampil dengan becak listrik atas nama pemberdayaan, sekilas memang terlihat sederhana dan simpatik. Namun di tengah masifnya eksposur media, publik mulai mempertanyakan substansi di balik aksi tersebut.
“Ini murni efisiensi atau sekadar panggung pencitraan?” tegasnya.
Ia menilai masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam membaca situasi. Publik tidak lagi mudah terkesan oleh simbol-simbol yang dikemas dramatis, melainkan menuntut hasil nyata yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Prawoto menegaskan, masih banyak persoalan mendasar di Kota Blitar yang hingga kini belum tersentuh secara serius. Mulai dari nasib tenaga outsourcing, sempitnya lapangan pekerjaan, kualitas layanan kesehatan, hingga tata kelola rumah sakit yang dinilai belum ideal.
Belum lagi sektor pendidikan yang masih dibayangi isu pungutan liar, serta proyek infrastruktur seperti pembangunan jembatan di Jalan Gotong Royong yang mangkrak tanpa kejelasan.
“Dalam kondisi seperti ini, publik tentu berharap kehadiran pemimpin bukan sekadar simbolik. Kepemimpinan harus menghadirkan arah, ketegasan, dan konsistensi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti makna efisiensi yang seharusnya tidak dipersempit hanya pada penggunaan kendaraan dinas. Menurutnya, efisiensi harus menyentuh keseluruhan belanja operasional yang bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Di sisi lain, Prawoto mengingatkan bahwa fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas dan efektivitas kerja. Jika simbol efisiensi justru berpotensi mengganggu pelayanan publik, maka esensinya patut dipertanyakan.
Lebih jauh, ia menilai apa yang terjadi saat ini juga memperlihatkan adanya ketidakharmonisan yang tersirat antara wali kota dan wakil wali kota. Alih-alih menunjukkan kekompakan, keduanya justru terkesan saling menampilkan gaya masing-masing di ruang publik, yang berujung pada persepsi adu gimmick dan sindiran tidak langsung.
“Publik tentu berharap keduanya bisa kembali berjalan seiring, meninggalkan ego dan panggung masing-masing,” katanya.
Prawoto menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang berlomba menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja tanpa banyak sorotan, namun hasilnya nyata dan dirasakan.
“Bahkan jika 40 persen janji politik saja bisa direalisasikan dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesungguhan,” imbuhnya.
Ia pun menutup kritiknya dengan menekankan bahwa kepemimpinan sejati bukan terletak pada bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, melainkan pada kemampuan menyelesaikan persoalan nyata di balik layar.
“Sudah saatnya energi difokuskan bukan untuk saling mengungguli dalam pencitraan, melainkan untuk berkolaborasi membangun Kota Blitar yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” pungkasnya. (Zan)
