PEMALANG,BB – Setahun kepemimpinan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati, Nurkholes kembali mendapat evaluasi keras.
Kali ini datang dari Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso. Sorotan tajam diarahkan ke sektor pelayanan kesehatan hingga infrastruktur.
Legislator dari Partai PKB dan juga mantan aktivis Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) itu secara terbuka memberikan rapor merah atas kinerja setahun kepimpinan Anom-Nurkholes.
Salah satu poin yang disoroti Kundhi adalah terkait kebijakan pemerintah daerah mengalihkan tenaga honorer dengan skema outsourcing. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat bila diterapkan di instansi pemerintahan dan bisa berpotensi bermasalah hukum.
“Sangat tidak tepat jika tenaga honorer ini dialihkan ke outsourcing dan itu sangat berpotensi bermasalah hukum seperti yang terjadi di Pekalongan,” ujar Kundhi dalam keterangan persnya, Jum’at (27/3/2026).
Selain itu, Kundhi juga menyoroti setahun kepimpinan Anom-Nurkholes yang tidak lagi menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) menyeluruh pada sektor kesehatan. Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut berpotensi mengancam perlindungan kesehatan bagi warga rentan.
“Ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, Pemerintah tidak boleh absen,” tegas Kundhi.
Kundhi mengatakan, bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran.
“Efisiensi anggaran itu penting, tapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator semata,” ungkapnya.
Buruknya infrastruktur drainase dan persoalan penanganan sampah juga menjadi kritikan setahun kepempimpinan Anom-Nurkholes.
“Kondisi saluran air yang sempit, dangkal, dan tidak terawat membuat air hujan tidak dapat mengalir lancar yang mengakibatkan banjir hampir seluruh wilayah di Pemalang,” tuturnya.
“Dan juga krisis sampah yang tidak pernah tuntas sampai sekarang dan masih banyak catatan keruwetan-keruwetan lainnya,” imbuhnya.
Disamping itu, kepemimpinan Anom-Nurkholes dinilai selalu mengabaikan aspirasi dan masukan dari legislatif.
“Bahkan, banyak rekomendasi DPRD tidak pernah dijalankan, diabaikan dan dianggap angin lalu. Lah kalau DPRD saja tidak dianggap apalagi suara rakyatnya,” tandasnya.(us)
