Beritabersatu.com, Bone — Rencana penutupan sementara Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan mulai April 2026, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada aktivitas pelabuhan.
Sejumlah pekerja sektor informal seperti sopir truk, buruh angkut, pelaku usaha ekspedisi, hingga pedagang kecil mengaku mulai merasakan kecemasan. Mereka khawatir kehilangan sumber penghasilan utama apabila aktivitas penyeberangan dihentikan sementara, sementara kewajiban ekonomi tetap berjalan.
Kondisi ini diperparah dengan adanya beban finansial yang harus dipenuhi secara rutin, seperti cicilan kendaraan operasional, utang usaha, hingga kebutuhan sehari-hari. Tanpa pemasukan yang stabil, masyarakat menilai potensi penunggakan pembayaran menjadi hal yang sulit dihindari.
Rencana penghentian sementara operasional penyeberangan ini diketahui akan berlangsung mulai 1 April hingga 1 Juni 2026. Penutupan dilakukan dalam rangka perbaikan Dermaga 1, khususnya pada struktur movable bridge atau jembatan bergerak yang menjadi fasilitas utama sandaran kapal.
Selama masa perbaikan, layanan penyeberangan direncanakan dialihkan melalui Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo dengan tujuan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun, kebijakan pengalihan tersebut dinilai masih memerlukan kesiapan matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat.
“Kalau pelabuhan ditutup, kami tidak punya penghasilan lagi. Sementara cicilan kendaraan harus dibayar setiap bulan, bahkan ada yang harian. Kalau tidak jalan, pasti menunggak,” ujar salah seorang sopir truk yang beroperasi di Pelabuhan Bajoe.
Ketua Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu, Wahyunang, menilai kebijakan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai langkah teknis.
“Pelabuhan Bajoe adalah urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Jika ditutup tanpa solusi yang jelas, maka yang terdampak bukan hanya pengusaha besar, tapi juga masyarakat kecil seperti sopir, pedagang, dan pekerja harian,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak warga memiliki tanggungan finansial yang bergantung pada kelancaran aktivitas pelabuhan. Tanpa skema solusi atau alternatif mata pencaharian yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi berantai di kawasan pesisir.
Sebagai bentuk respons, Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor ASDP dan DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat. Mereka mendesak agar rencana penutupan ditinjau kembali hingga terdapat kepastian solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.
Laporan : Suparman Warium
