Beritabersatu.com, Blitar – Sejumlah wali murid SMAN 1 Kota Blitar menyampaikan protes terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada Senin, 23 Februari 2026. Menu yang disuplai dapur SPPG Tlumpu, Kecamatan Sukorejo tersebut dinilai sebagian orang tua belum mencerminkan standar gizi dan dipersepsikan tidak memenuhi nilai Rp 10 ribu sebagaimana ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun menu yang diterima siswa terdiri dari satu roti bun burger, satu potong chicken katsu, satu bungkus keripik tahu, serta lima buah kelengkeng. Secara tampilan, paket tersebut dinilai sederhana oleh sebagian wali murid.
Ketua Komite SMAN 1 Kota Blitar, Sodiq Asrifin, menyampaikan kekecewaannya atas menu yang diterima siswa.
“Sebagai wali murid sekaligus Komite SMAN 1 Kota Blitar, kami sangat menyesalkan atas menu dan nilai dari menu MBG hari ini. Kami kecewa program dari Presiden Prabowo digembosi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sodiq.
Ia menambahkan bahwa persoalan serupa disebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, keluhan terkait kualitas dan kuantitas menu telah beberapa kali disampaikan secara lisan.
“Menurut pandangan kami, menu MBG hari ini kurang dari kata bergizi dan tidak sampai bernilai Rp 10 ribu, seperti hanya Rp 7 ribu. Kejadian serupa sering kali terjadi, protes dari pihak sekolah tidak diperhatikan,” keluhnya.
Sebagai tindak lanjut, Komite SMAN 1 Kota Blitar berencana menyampaikan keberatan secara tertulis kepada pihak penyedia.
“Kami akan melakukan protes secara tertulis, karena selama ini kami protes secara lisan tidak pernah ditanggapi,” imbuhnya.
Keluhan juga datang dari Agus, salah satu wali murid. Ia mengaku menerima laporan adanya paket yang tidak lengkap.
“Jelas kecewa sekali mas, menu tersebut tidak layak lah. Ada juga beberapa murid yang dapatnya gak lengkap. Anak teman saya gak ada keripik tahunya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak mitra SPPG Tlumpu, Mada Mahesa, membantah bahwa nilai menu di bawah Rp 10 ribu. Ia merinci komponen harga yang menurutnya telah sesuai pagu anggaran. “Jadi totalnya Rp 10.000,” tegasnya.
Asisten Lapangan SPPG Tlumpu, Dimas Aryo Pamungkas, juga mengakui adanya keluhan terkait menu tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.
“Terkait keluhan menu kering ini, kami pihak dapur meminta maaf. Ke depan kami akan melakukan perbaikan,” ujarnya.
Namun polemik tak berhenti pada soal menu. Fakta yang lebih mengkhawatirkan mencuat: SPPG Tlumpu yang telah beroperasi sejak Oktober 2025 dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ternyata belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar BGN.
“IPAL yang pertama kan salah, memang harus diperbaiki. Sebelumnya hanya ada 3 chamber, ini sedang dibangun yang sesuai SOP BGN,” ungkap Mada.
Kondisi ini memantik tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dapur produksi MBG berskala besar sudah mengantongi SLHS, tetapi sistem IPAL-nya belum sesuai standar?
Sementara itu, Dimas menjelaskan bahwa selama proses penyesuaian, pengelolaan limbah dilakukan melalui penyedotan rutin.
“Sedotnya 2 minggu sampai sebulan sekali. Tapi kami pastikan tiap bulan kami sedot,” kata Dimas.
Polemik ini menjadi perhatian berbagai pihak mengingat program MBG merupakan kebijakan prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Para wali murid berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan agar kualitas gizi, konsistensi nilai anggaran, serta standar sanitasi benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan. (Zan)
