Beritabersatu.com, Blitar – Aroma persoalan belum juga benar-benar hilang, namun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lingkungan Cepoko, Desa Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar justru bersiap kembali beroperasi. Padahal, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga tak sesuai standar.
Selama dua minggu terakhir, operasional SPPG dihentikan menyusul dugaan IPAL tak layak yang memicu keluhan warga soal limbah penuh dan meluber. Ironisnya, di tengah perbaikan yang baru saja dimulai, SPPG direncanakan kembali melayani lebih dari 2 ribu penerima manfaat mulai 23 Februari 2026.
SPPG Cepoko diketahui telah beroperasi sejak 1 Desember 2025. Artinya, selama beberapa bulan dapur tersebut berjalan tanpa sistem IPAL yang memenuhi standar dan tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Lingkungan Cepoko, Aprilia Nur Aisya, sempat enggan memberikan keterangan kepada awak media. Sikap tertutup itu memicu tanda tanya besar di tengah sorotan publik. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bersedia memberikan pernyataan.
Aprilia mengakui IPAL di dapur yang dipimpinnya memang belum memenuhi standar.
“Kami sudah merundingkan hal ini bersama mitra dan telah mengkonfirmasi situasi ini kepada pihak BGN. Terutama masalah IPAL yang belum memenuhi. Mitra pun juga berkomitmen untuk memperbaiki IPAL yang saat ini masih seperti itu kondisinya,” kata Aprilia, Rabu (18/2/2026).
Pernyataan tersebut justru mempertegas bahwa dapur penyedia program gizi untuk ribuan penerima manfaat itu telah beroperasi tanpa infrastruktur limbah yang layak.
Lebih jauh, ketika ditanya soal dugaan IPAL yang membludak hingga dikeluhkan warga, Aprilia terkesan menghindar. Ia mengklaim belum bisa memastikan adanya luapan limbah.
“Tidak sampai membludak juga, sebenarnya masih bisa tertampung dan teresap juga. Jadi kalau membludak, sebenarnya saya juga belum bisa memastikan,” ujarnya.
Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan pengakuan pihak mitra. Zainal Mualifin, perwakilan mitra SPPG Cepoko, secara terbuka mengakui adanya luapan limbah.
“Iya (meluber), jadi kita cuma mengandalkan sedot WC setiap satu minggu. Karena tanah di sini berbeda, daya resapnya rendah. Makanya kita buat baru, nanti akan ada 6 kotak, sekaligus nanti ada pengelolaannya,” tegas Zainal.
Pengakuan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan pernyataan antara kepala SPPG dan pihak mitra. Jika mitra mengakui IPAL meluber dan hanya mengandalkan sedot mingguan, lalu bagaimana pengawasan internal dilakukan?
Tak hanya soal IPAL, Aprilia juga mengakui bahwa hingga kini SPPG Cepoko belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Proses pengurusan sertifikat ini masih berjalan dan kami berharap bisa segera tuntas agar kami dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ucapnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin dapur yang melayani ribuan penerima manfaat program MBG bisa beroperasi berbulan-bulan tanpa IPAL standar dan tanpa sertifikat laik higiene sanitasi?
Meski demikian, Aprilia memastikan operasional akan kembali dimulai pada 23 Februari 2026, mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau untuk minggu ini kami memang diarahkan oleh BGN untuk diserentakkan pada tanggal 23, selama Bulan Ramadhan ini,” tandasnya.
Publik kini menunggu, apakah pembukaan kembali ini benar-benar didahului dengan pembenahan menyeluruh, atau sekadar mengejar target operasional. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan kesehatan lingkungan dan keselamatan ribuan penerima manfaat. (Zan)
